Keputusan Komite Banding Dipengaruhi Ancaman

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Komite Banding ternyata tidak terlepas dari intimidasi pihak-pihak luar selama memeriksa berkas-berkas banding atas keputusan Komite Pemilihan Eksekutif PSSI periode 2011-2015.

Sebagaimana diberitakan, Komite Banding tidak meloloskan banding dua bakal calon ketua umum dan wakil ketua umum Arifin Panigoro dan George Toisutta. Mereka pun menolak banding dua bakal calon anggota Komite Eksekutif, yakni Sihar Sitorus dan Tuti Dau. Selain itu, Komite Banding beranggotakan Tjipta Lesmana (ketua), Gayus Lumbuun (wakil), Alfred Simanjuntak (anggota) serta Max Boboy dan Triandi Mulkan (anggota pengganti) memutuskan menolak hasil verifikasi Komite Pemilihan dan menyerahkannya kepada PSSI.

Tjipta Lesmana mengaku mendapat cukup banyak tekanan selama bekerja. Salah satu tekanan yang dimaksud Tjipta adalah tekanan dari pemerintah yang meminta Komite Banding mengoreksi keputusan Komite Pemilihan.

"Andaikata kami diberikan kebebasan suasana kondusif, kami bisa memutuskan. Keras sekali ancaman-ancaman dari berbagai pihak, tetapi tidak kami layani. Kami tidak mau didikte. Jadi, inilah keputusan yang diambil," kata Tjipta dalam jumpa pers di Hotel Santika, Jumat (25/2/2011). "Kami juga mengetahui campur tangan pemerintah pada 21 Februari. Pemerintah meminta Komite Pemilihan segera memeriksa keputusannya. Tadi pagi juga mengancam PSSI agar mengabulkan banding agar kongres PSSI lancar. Ini adalah tekanan," tuturnya.

Dikatakan Tjipta, keputusan Komite Banding bukanlah keputusan politis. "Keputusannya seperti ini karena banyak tekanan dan intimidasi dari berbagai pihak. Kami mengambil keputusan ini karena melihat suasana tidak lagi kondusif. Kami juga harus melihat lingkungan, tetapi ini bukan berarti keputusannya bersifat politis," papar Tjipta.