Kemacetan Merak Ganggu Distribusi Pangan

SERANG, KOMPAS.com - Kemacetan yang terjadi sebulan terakhir ini di Pelabuhan Merak bisa mengganggu distribusi pangan menuju Pulau Jawa dan Sumatra.

"Jika lalu lintas kebutuhan pokok terganggu, tentunya mengancam ketersediaan pangan bagi masyarakat di Jawa dan Sumatera," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Achmad Suryana di Serang, Rabu (2/3/2011).

Kondisi kemacetan di Merak atau terhambatnya penyeberangan Merak-Bakauheni karena faktor cuaca atau teknis, tidak hanya mengganggu sektor-sektor lain tetapi distribusi sejumlah komoditas kebutuhan pangan Jawa-Sumatera bisa terhambat.

Sebab kebutuhan pangan merupakan komoditas yang tidak bisa bertahan lama, sehingga harus secepatnya didistribusikan.

"Komoditas pangan biasanya tidak bisa bertahan lama, jika berhari-hari tertahan bias menyebabkan komoditas rusak atau tidak sampai ke pasar tepat waktu," kata Achmad.

Namun, permasalahan tersebut merupakan masalah temporer yang tidak akan mengganggu sistem distribusi pangan secara berkepanjangan.

Karena itu, ia mengapresiasi kerja keras pemerintah yang terus berusaha mengurai kemacetan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada.

"Tetapi jika kendala itu disebabkan cuaca atau iklim yang ekstrem, tentu tidak bisa memaksakan untuk kelancaran distribusi, karena bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar," katanya.

Achmad mengatakan, masalah ketahanan pangan awal tahun 2011 mengalami tantangan serius disebabkan karena adanya perubahan iklim, sehingga potensi tersebut berdampak terjadinya kerawanan pangan di sejumlah daerah dan diikuti dengan harga pangan yg melambung tinggi.

Untuk itu pada 2011 pemerintah daerah diupayakan untuk memantapkan program ketahanan pangan dengan peningkatan produksi beras dan melakukan diversifikasi pangan sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Kepala Badan Ketahanan Pangan daerah Provinsi Banten Eneng Nurcahyati mengatakan, meskipun belum menyebabkan timbulnya kondisi krisis pangan, secara keseluruhan kemacetan di Merak bisa mengganggu distribusi pangan di wilayahnya.

"Secara keseluruhan memang cukup mengganggu, tetapi hal itu belum menyebabkan hilangnya komoditas-komoditas kebutuahan pokok di pasaran di Banten," kata Eneng Nurcahyati.

Berbagai program ketahanan pangan yang akan dilaksanakan pada 2011 di Banten dalam bentuk pembinaan terhadap desa mandiri pangan yang saat ini berjumlah 34 desa, optimalisasi lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM), peningkatan produksi beras atau gabah serta berbagai program ketahanan pangan lain yang sudah berhasil dilaksanakan pada 2010.

Pertemuan nasional evaluasi ketahanan pangan 2010 dan sinkronisasi program kerja ketahanan pangan anggaran 2011 tingkat kab/kota se-wilayah I dibuka Wakil Gubernur HM Masduki. Kegiatan tersebut diikuti peserta sekitar 300 orang dari perwakilan badan/kantor ketahanan pangan dari 208 kabupaten/kota dan 17 provinsi se- Sumatera, Kalimantan, Banten, DKI Jakarta dan DIY.

"Ada empat tujuan utama pertemuan nasional ini, diantaranya evaluasi program 2010 dan sosialiasi pelaksanaan program ketahanan pangan 2011," kata Eneng Nurcahyati.