PKS dan Golkar Siap di Oposisi
”Golkar sudah siap berada di dalam atau di luar pemerintahan. Saya pastikan Golkar akan mengerjakan tugasnya dengan cara terbaik yang kami punya. Jangan remehkan,” ujar Priyo di Jakarta Rabu (2/3).
Menurut Priyo, berada di dalam koalisi pendukung pemerintah atau tidak itu tergantung dari keputusan akhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Tetapi, kami tidak mempunyai rencana mengubah sikap kritis itu. Esensi kemandirian partai kan di sana. Tidak kemudian kami harus menginduk semua keinginan,” ujarnya.
Sejak awal, kata Priyo, Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintahan tidak dibangun untuk menyeragamkan semua pendapat, dan itu ada dalam esensi butir-butir kesepakatan koalisi.
Terkait dengan pertemuan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Taufiq Kiemas, Priyo mengatakan, Partai Golkar tetap menghormati pertemuan itu, termasuk jika PDI-P diajak bergabung dengan pemerintah. ”Hanya setahu saya, kata kunci di PDI-P itu ada pada satu orang, bukan dua orang. Satu orang itu bernama Megawati Soekarnoputri. Saya tidak melihat Ibu Mega dalam hitungan hari kemudian mengubah haluan politiknya hanya karena utusan Presiden tersebut,” tutur Priyo.
Sementara itu, di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, kemarin, Anis Matta, mengatakan, PKS berpengalaman menjadi partai oposisi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. ”Kalau dikeluarkan, ya selamat datang. Otomatis PKS jadi oposisi,” ujar Anis.
Anis berpandangan, rencana evaluasi yang disampaikan Yudhoyono merupakan hasil provokasi berlebihan dari Partai Demokrat. ”Demokrat sudah memprovokasi Yudhoyono secara berlebihan,” kata Anis. Padahal, Partai Demokrat-lah yang sebenarnya gagal mengelola keberagaman dalam koalisi.
Sementara Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di Jakarta kemarin memuji pernyataan Presiden tentang kisruh dalam tubuh koalisi ini. Ia juga menyatakan, PKS tidak melanggar 11 butir kesepakatan dalam koalisi dengan pemerintahan.
Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Ramlan Surbakti, di Jakarta, Selasa, mengatakan, memanasnya hubungan antarpartai dalam koalisi pemerintah hanya memperlihatkan tindakan bagi-bagi kekuasaan di kalangan elite. ”Dalam hal ini, masyarakat sangat dirugikan,” katanya.(BIL/NWO/NTA/IAM/MAS/LOK/MAM)
