Rumah Murah, Murah untuk Siapa?

JAKARTA, KOMPAS.com — Program penyediaan rumah murah seharga Rp 25 juta yang digelontorkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat dinilai tidak akan menyelesaikan permasalahan perumahan secara keseluruhan. Program ini untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Hari Ganie, Ketua Bidang Perkotaan dan Permukiman Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), pembangunan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus jelas siapa sasarannya. "Dari perencanaan program ini niat baiknya ada, tapi perlu dilihat dalam pembangunannya, pemeliharaan, dan pengendaliannya bagaimana. Penyediaan rumah murah itu tidak hanya masalah tanah dan bangunan, tapi juga infrastrukturnya juga," kata Hari kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/3/2011).

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus R Djonoputro menambahkan, konsep rumah murah ini mesti dengan jeli dilihat murah itu untuk siapa. "Murah itu dalam arti kenyamanan hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), murah itemnya tapi jadi mahal karena susahnya akses, murah bangunannya tapi jadi mahal karena tidak sehat? Ini menjadi tidak murah lagi," papar Bernard.

Kebijakan rumah murah di kawasan perkotaan ini, kata Hari Ganie, juga diikuti kebijakan pada tataran operasional penghapusan pajak kepemilikan rumah bagi MBR, serta berbagai insentif bagi pembangunan perumahan yang dijalankan secara konsisten.

Menurutnya, untuk mengatasi masalah perumahan harus melibatkan semua aktor terkait, bukan hanya institusi yang bergerak di bidang perumahan dan permukiman, melainkan juga penataan ruang, perizinan, perpajakan, energi, dan persampahan. (Natalia Ririh)