Presiden Bertemu PKS di Taman Safari?

Kompas.com - 05/03/2011, 22:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan ini, kasak-kusuk rencana pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan sejumlah pimpinan partai politik anggota koalisi pemerintah menarik perhatian jurnalis.

Pada Sabtu (5/3/2011) ini misalnya. Presiden, yang tengah menghabiskan waktu akhir pekan di Istana Kepresidenan Cipanas, Jawa Barat, dikabarkan akan bertemu pimpinan parpol anggota koalisi.

Tak pelak, para jurnalis pun beramai-ramai menuju Cipanas. Padahal, pihak Istana mengatakan, acara Presiden di Istana Cipanas tertutup untuk pers. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, kepada para wartawan, mengatakan, pada Sabtu siang, Presiden mengunjungi Taman Safari di Cibodas.

Presiden dikatakan mengunjungi Taman Safari bersama keluarga. "Presiden ke Taman safari, meninjau rumah sakit, dan tempat penyimpanan sperma Harimau Sumatra yang hanya ada di Indonesia. Presiden juga memberi nama gajah yang baru lahir dengan nama Unggul," kata Julian.

Julian menegaskan, Presiden tak memiliki agenda politik apa pun. Presiden memilih berada di Istana Cipanas karena suasananya yang tenang dan kondusif untuk beristirahat.

Sementara itu, seorang petinggi PKS mengatakan, akhir pekan adalah saat yang tepat untuk berlibur. Politisi sekaligus salah satu pucuk pimpinan di partai dakwah itu juga mengatakan, Ketua Fraksi PKS di Parlemen Mustafa Kamal, yang juga anggota Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah, tengah berlibur ke Taman Safari.

Namun, politisi itu tak merinci apakah liburan Mahfud itu ada kaitannya dengan agenda Presiden ke Taman Safari. Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminudin mengatakan, hingga saat ini PKS belum menerima surat undangan pertemuan dari Presiden.

Sebelumnya, Presiden secara terpisah telah bertemu dengan sejumlah pimpinan parpol anggota koalisi secara terpisah. Hingga saat ini, Presiden telah bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Ketua Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Alie.

Selain itu, Presiden juga telah mengutus Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menko Kesra Agung Laksono untuk bertemu Ketua Umum Paryai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie. Presiden juga telah mengutus Hatta bertemu Ketua Deperpu PDI-P Taufiq Kiemas.

Pertemuan digelar secara maraton dan intensif setelah Presiden mengancam memberi sanksi kepada partai yang melanggar kesepakatan koalisi. Partai Golkar dan PKS, terkait usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak, memilih berbeda sikap dengan Partai Demokrat.

Kedua parpol tersebut memilih mendukung usulan pembentukan pansus hak angket pajak, sementara Demokrat menentangnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau