PKB Dorong Format Koalisi Terbatas

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Kebangkitan Bangsa mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan evaluasi total dan komprehensif menyusul dinamika politik di Tanah Air pasca-pemungutan suara terkait usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak di parlemen. Ke depan, PKB memandang pentingnya format koalisi terbatas yang solid dan terukur.

"Tujuannya supaya hiruk-pikuk politik yang menyangkut tentang koalisi dapat dihindari. Dan (Presiden) tidak hanya mengurus peserta koalisi yang tidak loyal, berbelit-belit, dan suka membuat manuver politik sendiri," kata Ketua Fraksi PKB di parlemen, Marwan Ja'far, kepada Kompas.com, Minggu (6/3/2011), melalui pesan singkat.

Marwan mengatakan, keinginan rakyat sebenarnya sederhana, yaitu pemerintahan yang stabil, pro kepentingan dan aspirasi rakyat, dan tanpa hiruk-pikuk politik yang hanya diciptakan para elite politik yang hanya ingin melakukan tawar-menawar politik. Marwan menekankan pentingnya politik santun dalam kehidupan berdemokrasi.

"Perlu dicegah dan dibuang jauh-jauh adanya manuver politik yang tidak santun, penuh hipokrit, dan kepalsuan-kepalsuan supaya proses komitmen politik dalam rangka menciptakan pemerintahan yang stabil, berkarakter, dan selalu menjunjung tinggi demokrasi yang sehat dan bermartabat dapat terwujud dengan baik dan lancar," katanya. 

Pasca-usulan hak angket pajak, wacana evaluasi terhadap koalisi parta politik pendukung pemerintah mengemuka. Dua partai anggota koalisi, Golkar dan PKS, dalam dua kali pemungutan suara mengenai usulan hak angket, Century dan Mafia Pajak, selalu berseberangan dengan Partai Demokrat.