Indra : Golkar Kesulitan di dalam Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi dari Partai Golkar, Indra J Piliang, mengungkapkan bahwa sesungguhnya Partai Golkar mengalami kesulitan menempatkan diri dalam kubu koalisi pendukung pemerintah.

Menurut Indra, suara-suara dari daerah menghendaki Golkar berada di luar pemerintahan. ”Setelah berkeliling daerah, say jauh lebih banyak mendapat suara bahwa Golkar harus keluar dari pemerintahan,” kata Indra seusai menghadiri diskusi diskusi ”Setgab : Bubar Gerak, Jalan!” di Pancoran, Jakarta, Minggu (6/3/2011).

Partai Golkar, lanjut Indra, semakin sulit menempatkan diri dalam pemerintahan ketika partai anggota koalisi lainnya kerap melempar isu yang menyudutkan Golkar dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. ”Misalnya soal Nurdin Halid dikaitkan ke Golkar, kasus Gayus dikaitkan ke Aburizal. Artinya dampak koalisi tidak terlalu bagus,” ucap pengamat politik itu.

Meskipun demikian, sikap apa yang akan diambil Golkar terkait kisruh koalisi pasca- pengambilan keputusan usulan hak angket mafia pajak ini tergantung pada keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, kata Indra, akan menjelaskan posisi Golkar dalam koalisi malam ini di kantor DPP Partai Golkar. ”Nanti kan perwakilan provinsi datang. Mengapa Golkar mengambil kebijakan seperti itu, pidatonya (Aburizal) juga lebih ke internal,” ujar Indra.

Secara pribadi, Indra menghendaki partainya berada dalam kubu oposisi pasca-pengambilan keputusan hak anget ini. Dia berpendapat, jika ingin menciptakan koalisi yang lebih kokoh, sebaiknya hanya terdapat dua partai dalam koalisi pendukung pemerintah.

Bisa Demokrat dengan Golkar atau Demokrat dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, menurut Indra, PKS lebih layak bersanding dengan Demokrat dalam koalisi ketimbang partainya. ”Kalau mau melakukan koalisi yang benar, mengapa PKS yang jadi korban? Kan malahan PKS yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono jadi Presiden,” tuturnya.