BI: Tangani Inflasi Langsung ke Sumber

Kompas.com - 07/03/2011, 04:38 WIB

Jakarta, Kompas - Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menegaskan, inflasi inti tidak bisa diturunkan dengan kebijakan moneter. Inflasi inti yang berkaitan dengan inflasi kelompok bahan makanan yang harganya mudah bergejolak harus ditangani langsung ke sumbernya.

”Ada yang mengatakan, supaya inflasi yang di APBN bisa tercapai, core inflation (inflasi inti) diturunkan dengan kebijakan moneter. Tidak bisa,” kata Darmin Nasution kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/3).

Selama tujuh-delapan tahun terakhir, inflasi inti cukup tinggi. Hanya sempat rendah pada 2009-2010. Oleh karena itu, saat membuat kesepakatan dengan pemerintah bahwa inflasi tahun 2011 pada kisaran 5 plus minus 1 persen, BI menganggap inflasi inti ada pada kisaran tersebut, yakni 5 persen.

Pada awal Maret lalu, tercatat inflasi inti sebesar 4,36 persen, meningkat 0,31 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi inti tersebut terutama dipengaruhi tingginya inflasi akibat bahan makanan yang mudah bergejolak harganya dan kenaikan harga komoditas internasional.

Menurut Darmin, inflasi inti erat hubungannya dengan inflasi akibat kenaikan harga bahan makanan. Kenaikan harga pada bahan makanan yang meningkatkan inflasi berdampak pada inflasi inti. Hal itu, misalnya, beras yang masuk kategori bahan makanan yang harganya mudah bergejolak (volatile foods), jika harganya naik akan berpengaruh pada nasi yang termasuk kategori inti. ”Kalau sumbernya volatile foods, yang harus dihadapi volatile foods. Kalau mau meredakan inflasi, dari sumbernya,” ujar Darmin.

Saat ditanya, apakah pemerintah yang harus bergerak mengendalikan volatile foods, Darmin menolak menjawab. ”Itu kata Anda, ya, bukan saya,” ujarnya.

Salah satu langkah BI dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter adalah dengan menjaga penguatan nilai tukar rupiah. Per 28 Februari 2011, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menguat 2,5 persen menjadi Rp 8.818 per dollar AS. Sejauh ini, BI menilai apresiasi rupiah tersebut belum memengaruhi daya saing Indonesia karena negara-negara lain di kawasan regional juga mengalami penguatan nilai tukar.

Suku bunga acuan

Pada Rapat Dewan Gubernur, Jumat lalu, BI menetapkan suku bunga acuan atau BI Rate tetap pada level 6,75 persen. Pertimbangannya, inflasi inti masih terkendali. Di samping itu, BI juga masih berkesempatan memperkuat nilai tukar rupiah.

”Penguatan rupiah itu kita perkirakan pada bulan depan akan memengaruhi inflasi inti karena barang yang diimpor dengan kurs rupiah yang sedikit menguat. Jadi, harganya sedikit turun,” kata Darmin.

Tekanan agar rupiah terus menguat, menurut Darmin, masih besar dan akan terus berlanjut. BI tidak akan melepaskan pergerakan nilai tukar rupiah begitu saja. BI tetap akan mengendalikan atau mengintervensi sehingga penguatan rupiah tidak terlalu ekstrem. ”Tinggal kebijakan kita bagaimana. Membiarkan, menahan sebagian, atau lebih keras. Itu semua soal kebijakan,” tambah Darmin.

Ekonom Institute for Development of Economics & Finance Dradjad H Wibowo menilai rupiah terlalu kuat yang ditandai dengan membanjirnya arus modal portofolio jangka pendek. Jika penguatan nilai tukar rupiah terus terjadi, salah satu dampak jangka pendek akan mendera sektor industri. Membanjirnya barang impor yang lebih murah akan mematikan industri di Indonesia. (IDR)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau