Koalisi Retak karena Kepentingan 2014

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menekankan, kisruh koalisi belakangan ini menunjukkan hitung-hitungan masing-masing pemimpin partai politik, terutama yang tergabung dalam koalisi, mengarah pada kepentingan Pemilu 2014. Tak ada sama sekali kekompakan di dalam Sekretariat Gabungan sebagai wadah parpol koalisi dalam menyukseskan program-program pemerintah untuk rakyat.

"Berhitung untuk 2014. Hitung-hitungannya semata-mata untuk itu. Masyarakat awam melihat manajemen di koalisi tidak berjalan dengan baik. Di internal Setgab (Sekretariat Gabungan) itu pandangannya berbeda-beda dalam bersikap, prinsip tapi banyak hal," ungkapnya di Gedung DPR RI, Senin (7/3/2011).

Koalisi enam partai politik pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan retak pasca-usulan Hak Angket Pajak. Partai Golkar dan PKS memilih berseberangan dengan empat partai koalisi lainnya (Demokrat, PAN, PPP, dan PKB) dalam pemungutan suara hak angket. Sebelumnya, dua partai ini juga berseberangan dengan koalisi dalam pemungutan suara terhadap usulan Hak Angket Century. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat menyebut sikap Golkar dan PKS tidak loyal dan tengah melakukan evaluasi atas koalisi.

Menurut Pramono, koalisi dalam sistem presidensiil memang tak dikenal dan tak dibakukan. Namun, kondisi multipartai yang ada menunjukkan parpol lebih memikirkan kepentingannya masing-masing. Meskipun kekuatan politik pada faktanya terangkum dalam Setgab, Pramono menegaskan, Setgab tak bisa mendominasi peranan DPR.

Oleh karena itu, dinamika perbedaan penafsiran yang ada di parlemen tidak bisa serta-merta direspon dengan evaluasi koalisi oleh Presiden Yudhoyono sebagai Ketua Setgab. Presiden, lanjut Pramono, tak harus pula melakukan kalkulasi berdasarkan kekuatan di parlemen. "Tetapi saya meyakini beliau sangat hati-hati," tandasnya.