MRT: Tidak Ada Penundaan Tender

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Tribudi Rahardjo membantah apabila permasalahan atau kewenangan finansial proyek MRT bakal mengganggu proses jalannya tender dokumen yang akan dilaksanakan tahun ini. Ia memastikan bahwa persoalan akan didiskusikan bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyepakati management assessment pencairan dana.

”Insya Allah tidak akan menghambat. Soal kewenangan itu bukan berarti kami harus buat lembaga baru, tapi tinggal didiskusikan bersama apakah bisa suatu MOU atau management assessment disepakati bersama,” kata Tribudi, Rabu (9/3/2011) di sela-sela seminar ”Rencana Pembangunan MRT” di Hotel Sahid Jaya, Jakarta.

Ia pun menegaskan pengoperasian MRT tidak akan mundur dari bulan November 2016.

Sebelumnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mempermasalahkan soal ketidakjelasan wewenang pencairan dana proyek yang berasal dari dana bantuan JICA senilai 120 miliar yen untuk tahap pertama MRT itu. Akibat tidak jelasnya wewenang ini, bahkan LKPP mengancam untuk membatalkan tender dokumen karena dikhawatirkan akan menimbulkan kekisruhan.

Sekarang, Pemprov bersama PT MRT Jakarta tengah mempersiapkan prakualifikasi (procurement qualification/PQ) tender dokumen berskala internasional.

”Kami yakin timel”ine ini masih bisa dipenuhi, kalau soal PQ (prakualifikasi tender) bisa diselesaikan dalam dua tiga bulan ini. Setelah itu, baru akan dilakukan tender,” ujar Tribudi.

Tribudi menjelaskan bahwa dalam permodalan MRT, PT MRT Jakarta berhak mengelola 100 persen dana bantuan JICA. Yang menjadi rancu, lanjut Tribudi, adalah aturan yang bersinggungan seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 tahun 2008 tentang Perda MRT.

”Di dalam Peratuan Menteri Keuangan disebutkan yang menandatangani pencairan dana adalah Gubernur sementara di Perda MRT berhak. Tapi kan dari gubernur ke kami juga, jadi sebetulnya sama saja karena kami kan BUMD-nya. Ini yang harus didudukkan bersama,” kata Tribudi.

Apabila persoalan kewenangan ini sudah terselesaikan, Tribudi menyatakan tahapan bisa dilanjutkan ke proses tender dokumen. Pemenang tender akan diketahui 45 hari setelah dibuka.

”Mudah-mudahan sekitar bulan April atau Mei 2012 sudah bisa tanda tangan kontrak,” tuturnya.

Adapun untuk tahap pertama, Pemprov DKI Jakarta akan membangun terlebih dulu jalur MRT Utara-Selatan dengan proyek awalnya yakni Lebak Bulus-HI. Realisasi proyek ini memerlukan dana hingga 144,322 miliar yen atau sekitar Rp 15 triliun.

Dana tersebut terbagi menjadi dana porsi pinjaman sebesar 120,017 miliar yen atau hanya sebesar 0,2 persen dan pembangunannya diambil dari APBN dan APBD sebesar 24,305 miliar yen.

Lintasan MRT rute Lebak Bulus-HI direncanakan akan sepanjang 15,5 kilometer dengan rincian 10,5 kilometer di permukaan tanah, serta 5 kilometer di bawah tanah. Sebanyak enam stasiun bawah tanah juga akan dibangun di sepanjang rute tersebut, yakni di Masjid Al Azhar, Istora Senayan (Ratu Plaza), Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, Bundaran Hotel Indonesia, dan tujuh stasiun elevated , yakni di Lebakbulus, Fatmawati, Cipete Raya, H Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja.

Nantinya, MRT diharapkan mampu mengangkut 960.000 orang per hari dengan headway per 5 menit. Target waktu perjalanan dari Lebak Bulus-HI mencapai 30 menit. Pada tahun 2016 MRT Lebak Bulus-HI mulai beroperasi.