JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai polemik koalisi yang terjadi belakangan ini tak perlu terjadi jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tegas langsung mengeluarkan Golkar dan PKS dari koalisi kalau memang dinilai sebagai "anak nakal" koalisi. Sayangnya tidak.
Menurut Zuhro, polemik akhirnya muncul karena persoalan kepemimpinan SBY. "Sudah jelas kok mereka tidak keluar dari karakter dasarnya. Golkar akan seperti itu, masih kritis terus. PKS juga seperti itu. Ini koalisi dipaksakan karena leadership Pak SBY lemah. Ada pembiaran kondisi seperti ini untuk menutupi kekurangan dari kinerja kabinet yang tidak maksimal," katanya di Gedung DPD RI, Rabu (9/3/2011).
Menurut Zuhro, Presiden sebenarnya sudah tahu tak mungkin mengawinkan sistem multipartai sambil melakukan penguatan sistem presidensial. Oleh karena itu, jika memang sistem presidensial disepakati dan tetap menerapkan sistem multipartai, maka Presiden seharusnya melakukan terobosan dengan tidak membentuk koalisi gemuk.
"Kalau dia ingin dipastikan nyaman dengan yang loyal, empat itu cukup. Itu karena yang bisa mengatakan dia tidak perform itu publik, bukan DPR. Ketika Gus Dur seperti itu karena publik melihat negara tidak keruan. Presiden harus menghitung warga masyarakat karena yang milih dia bukan parlemen," kata Zuhro.
"Dia ketakutan mengalami hal yang sama dengan Gus Dur yang dijatuhkan. Parlemen akan mengawal ketika dia melakukan pembangunan," tambahnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang