Demokrat: "Reshuffle" Beda dengan Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Demokrat Saan Mustofa menegaskan, persoalan perombakan kabinet (reshuffle) berbeda dengan persoalan evaluasi koalisi. Reshuffle berbasis evaluasi kinerja perorangan yang menjadi hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tak bisa diintervensi Partai Demokrat. Sementara itu, dalam evaluasi koalisi, Demokrat bisa memberi masukan.

"Antara reshuffle dan koalisi itu dua hal yang berbeda. Ini dua hal yang berbeda, tapi kalau evaluasi koalisi berdampak pada reshuffle, itu lain soal lagi. Reshuffle di satu sisi itu hak prerogatif presiden. Partai tak bisa intervensi," ungkapnya di ruang Fraksi Demokrat, Kamis (10/3/2011).

Menurut Saan, Presiden tentu menggunakan pertimbangan kinerja dan performa yang memiliki mekanisme tersendiri. Sementara itu, evaluasi koalisi terkait partai peserta koalisi dan Presiden Yudhoyono yang berperan sebagai ketua koalisi. Tiap-tiap partai menurutnya berhak melakukan evaluasi yang kemudian memunculkan peluang masuk dan keluar bagi parpol lainnya.

Reshuffle tidak didasarkan pada pertimbangan politis. Oleh karena itu, hal tersebut juga tak bisa didorong cepat-cepat. Demokrat juga bahkan tak pernah boleh menekannya. "Dari hasil evaluasi koalisi ini, ada pengaruh terhadap reshuffle mungkin saja. Kalau enggak keluar, ya juga ada peluang berubah," tandasnya.

Wacana reshuffle mengemuka setelah Presiden Yudhoyono memberikan pernyataan akan melakukan evaluasi terhadap koalisi pasca-usulan hak angket pajak yang kandas di parlemen.

Partai Gerindra sempat mengemukakan tiga calon menterinya setelah partai itu mengaku mendapat tawaran bergabung dengan koalisi partai politik pendukung pemerintah. Sejumlah jajaran Partai Demokrat juga sempat mengeluarkan pernyataan soal tawaran tiga kursi menteri kepada PDI-P.

Kemarin, Presiden Yudhoyono melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi membantah akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.