AS: Perda Ahmadiyah Merusak Toleransi

SURABAYA, KOMPAS.com - Konsul Jenderal AS di Surabaya Kristen F Bauer menilai peraturan daerah yang membatasi Jamaah Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas akan merusak reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi dengan tradisi toleransi yang kuat.

"Kami mengutuk kekerasan terhadap kelompok minoritas dan hukum seharusnya melindungi minoritas. Karena itu perda seharusnya melindungi minoritas agar tak mengalami kekerasan dan bukan justru membatasi aktivitas," katanya di Surabaya, Kamis (10/3/2011).

Ia mengemukakan hal itu di sela-sela Dialog Antar-Agama di kediaman Konsul Jenderal AS di Surabaya yang dihadiri 30 anak muda, di antaranya enam mahasiswa peserta program Study of US Intitute untuk mempelajari dialog antar-agama di AS dan sejumlah anak muda dari lima agama di Jatim.

Menurut Bauer, kekerasan terhadap kelompok agama itu biasanya memiliki tiga motif yakni salah paham, mis-komunikasi, dan kurangnya pengetahuan, namun dirinya tidak tahu motif mana yang melandasi kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah.

"Untuk itu, hukum seharusnya melindungi warga negara tanpa diskriminasi kepada minoritas dan mayoritas, bukan justru membatasi dengan perda yang merusak reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi dengan tradisi toleransi yang kuat," katanya.

Oleh karena itu, ia mengajak anak-anak muda Indonesia untuk mengembangkan proses dialog secara terus menerus dan berbagi pengalaman tentang hubungan dengan kelompok minoritas agama antara Indonesia dan Amerika.

"Kami menangkap pesan bahwa mereka membenci kekerasan dan mendukung toleransi, karena itu kami senang menjamu anak-anak muda untuk berdialog dalam perbedaan agama," katanya setelah menyimak dialog antara anak-anak muda, baik mereka yang pernah ke Amerika maupun mereka yang sering berinteraksi dengan lembaga keagamaan.

Sementara itu, peserta program SUSI, Ratnasari, mengaku sempat khawatir dengan Amerika saat hendak berangkat, mengingat dirinya mengenakan jilbab dan Muslim.

"Alhamdulillah, kekhawatiran saya tentang anti-Muslim itu tidak terbukti. Saya banyak belajar tentang demokrasi, agama, dan kehidupan sosial," kata mahasiswi Universitas Negeri Jember (Unej) itu.

Selama berinteraksi dengan warga Amerika dari berbagai agama itu, katanya, ternyata pluralisme itu bukan hanya menerima perbedaan, tapi pluralisme adalah keinginan dalam hati untuk saling mengenal dan menghargai mereka yang berbeda agama.

Dalam dialog itu, mahasiswa beragama Hindu dari ITS, Intan, menilai Amerika sudah tertata dalam sistem, sedangkan Indonesia masih banyak perbedaan sosial, sehingga dirinya masih mengalami diskriminasi dalam agama.

"Awalnya, saya tidak percaya, tapi saya akhirnya mengalami sendiri saat mengisi kolom agama dalam KTP (kartu tanda/identitas penduduk). Indonesia berbeda dengan Amerika yang sistemnya sudah berjalan rapi, karena di Indonesia masih ada masyarakat yang fanatis," katanya.