Rahasia negara

Sterilisasi Ruang Rapat dari Penyadapan

Kompas.com - 14/03/2011, 16:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai perlu mengambil langkah darurat untuk mencegah permainan intelijen. Karena itu, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin, ruang-ruang rapat internal dan rahasia perlu disterilkan dari upaya penyadapan, terutama yang berkaitan dengan rahasia dalam negeri.

"Saatnya pemerintah mulai mensterilkan tempat-tempat rapat dari upaya-upaya penyadapan berita-berita rahasia yang masuk maupun keluar," ungkap Tubagus, Senin (14/3/2011) di gedung DPR RI.

Menurut politisi PDI-P ini, dari berbagai macam kasus Wikileaks yang kemudian salah satunya tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dimuat The Age dan The Sidney Morning Heralds, telah menjadi perhatian Amerika Serikat (AS), bahkan telah menjadi sasaran intelijen AS. Dengan demikian, tidak mustahil AS melakukan penyadapan terhadap berita dan informasi dari dalam negeri.

"AS memandang perlu mengawasi dan mendapatkan informasi yang akurat mengingat peran indonesia di Asean dan di Asia pasifik , terutama hubungannya dengan China dan Korut," tambahnya.

Selain itu, Hasanuddin memandang perlu seleksi ketat untuk para pejabat dan agen intelijen yang direkrut, terutama terkait ketaatan dan loyalitasnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau