Kebijakan Impor Beras Menuai Protes

SEMARANG, KOMPAS.com — Kebijakan pemerintah pusat untuk mengimpor beras guna menjaga harga beras di pasaran menuai protes dari mahasiswa. Puluhan mahasiswa dari BEM Universitas Diponegoro berunjuk rasa di kantor DPRD Jateng, Selasa (15/3/2011).

Mereka menuntut agar kebijakan impor tersebut tidak diikuti pemerintah provinsi. Sebelumnya, Pemprov Jawa Tengah sudah menyampaikan penolakan atas masuknya beras dari luar negeri. Namun, para mahasiswa ini beranggapan bahwa penolakan itu hanya lips service.

"Itu hanya modus Pemerintah provinsi Jateng. Karena pintu masuknya beras melewati Pelabuhan Tanjung Mas, kami khawatir akan terjadi kebocoran sehingga beras itu beredar di Jateng," kata Indra Permana, Presiden BEM KM Undip.

Dalam siaran persnya, para mahasiswa menyebutkan bahwa alokasi impor beras dari Bulog adalah 1,5 juta ton. Selama tahun 2010 terealisasi 670.000 ton dan sisanya akan dihabiskan tahun 2011 ini.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan data dari kementerian Pertanian yang menyebutkan hingga akhir tahun 2010 Indonesia mengalami surplus beras sampai 4 juta ton. Sedangkan Jateng surplus hingga 2,9 ton dan menyumbang 16 persen ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Jateng, Gubernur Jateng Bibit Waluyo menolak adanya impor beras di Jateng. Namun, Bibit mengakui jika Pelabuhan Tanjung Mas Semarang akan menjadi pintu masuk bagi beras impor, bersama Pelabuhan Tegal.

"Yang perlu diawasi adalah jangan sampai beras yang masuk melewati Jateng itu juga beredar di Jateng," kata Gubernur.

Sementara itu, anggota komisi B DPRD Jateng Yeni Sudiyono menyebutkan, Bulog harus melakukan pengawasan ekstra. Jangan sampai kebaikan Jateng yang bersedia menjadi pintu masuk disalahgunakan para pedagang beras untuk menghancurkan harga beras petani.

"Kami siap membantu Bulog. Bersama masyarakat kami akan mengawasi masuknya beras impor itu. Silakan lapor ke kami jika menemukan beras impor beredar di Jateng," kata Yeni.