Gbagbo Siap Berunding
ABIDJAN, KOMPAS.com — Presiden petahana Pantai Gading, Laurent Gbagbo, mengatakan siap berunding dengan seterunya, Alassane Ouattara. Sementara itu, aksi kekerasan meningkat dalam krisis kepemimpinan pascapemilihan presiden.
Pernyataan itu dikeluarkan beberapa hari setelah pihak internasional mengakui Presiden Ouattara yang mendesak seterunya untuk menggunakan peluang terakhir melepaskan jabatannya secara damai setelah ia menolak usul-usul penengahan oleh Uni Afrika (AU) pekan lalu. Gbagbo juga meminta para petempur yang mendukung lawannya dilucuti senjata mereka. Tindakan itu segera ditolak kelompok Ouattara.
Aksi kekerasan di negara penghasil kakao penting dunia itu meningkat ketika para petempur yang setia pada seterunya terlibat bentrokan di pusat keuangan Abdijan setiap hari, yang menimbulkan kekhawatiran pecahnya perang saudara.
PBB mengutarakan tentang kejahatan-kejahatan terhadap kemanusian sementara Perancis mengecam pembunuhan yang disengaja terhadap penduduk sipil setelah pasukan Gbagbo menembaki satu pasar dengan mortir-mortir Kamis, menewaskan sekitar 30 orang, kata PBB.
Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, dalam satu pernyataan, mengecam aksi kekerasan yang dilakukan Gbagbo. "AS mengecam serangan-serangan yang terus dilakukan Laurent Gbagbo terhadap para warga sipil yang tidak bersenjata di Pantai Gading dan kami meminta tindakan kejam ini segera diakhiri," katanya.
"Aksi kekerasan yang diakukan secara semena-mena terhadap warga-warga sipil tidak dapat dibiarkan. Semua individu yang bertanggung jawab memerintahkan atau melakukan tindakan-tindakan kejam ini akan menanggung akibat dari aksi-aksi mereka," katanya menambahkan.
Diskusi
Sebuah pernyataan yang dibacakan di televisi pemerintah oleh juru bicara Gbagbo, Ahoua Don Mello, Jumat, mengatakan, Gbagbo menyatakan kerangka diskusi yang diusulkan oleh Uni Afrika dan sedang menunggu pengangkatan wakil tinggi oleh institusi itu untuk mempertimbangkan dialog antara pihak Pantai Gading yang berseteru.
Pertemuan Dewan Keamanan dan Perdamaian (PSC) AU, Kamis, untuk mulai merundingkan bagi pelaksanaan usul-usul oleh satu tim lima presiden Afrika yang ditugaskan untuk menengahi krisis itu. Kendatipun usul-usul itu tidak diumumkan ke publik, Mello mengatakan di Abidjan pekan lalu, "Yang ditawarkan menyangkut pembagian kekuasaan dan pada prinsipnya tidak dapat diterima."
Pernyataan Gbagbo itu mengatakan dialog adalah satu-satunya jaminan bagi tercapainya hasil damai atas krisis itu, satu-satunya jalan untuk melindungi kselamatan para warga. "Gbagbo menyerukan pemberontak melucuti senjata mereka dan menghentikan aksi kekerasan," katanya.
Kelompok Gbagbo mengacu pada para petempur yang mendukung Ouattara sebagai pemberontak. Pemerintah Gabgbo, Jumat, membantah menembaki para warga sipil, mengecam tuduhan-tuduhan itu sebagai satu persekongkolan.
Penduduk, sebaliknya, pada Jumat melaporkan terjadi lagi penembakan di Abobo, daerah pinggiran yang paling banyak penduduknya, tempat terjadi pembunuan-pembunuhan.
Sejak Senin, para petempur yang mendukung Ouattara berusaha bergerak ke selatan Abobo, memasuki daerah-daerah pinggir dan mendapat perlawanan seru dari pasukan pro Gbagbo.
Sekjen PBB Ban Ki-moon menyatakan terkejut atss pembunuhan penduduk sipil dalam serangan mortir di pasar Abobo. Juru bicara Ban mengatakan, satu patroli PBB dan para penyelidik hak asasi manusia membenarkan enam peluru mortir ditembakkan dan paling tidak 25 orang tewas dan 40 lainnya cedera.
Ia mengatakan, Ban mendesak Dewan Keamanan PBB melakukan tindakan-tindakan lebih jauh menyangkut individu-individu Pantai Gading yang menghasut, merekayasa, dan melakukan aksi kekerasan.
Satu pengadilan kawasan Afrika Barat, Jumat, untuk sementara melarang ECOWAS yang beranggotakan 15 negara menggunakan kekuatan militer di Pantai Gading setelah satu gugatan yang diajukan atas nama Gbagbo, kata keputusan itu, Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) pada Desember mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk menyingkirkan Gbagbo. Penderitaan manusia yang meningkat disertai dengan konflik pascapemilihan presiden, menurut PBB, menyebabkan lebih dari 400.000 orang telantar. Dari jumlah itu, 200.000 orang di Abidjan. Sementara 80.000 orang sudah memasuki Liberia dan Guinea.
