Wali Kota Disepelekan, Galian C Berlanjut

SEMARANG, KOMPAS.com — Tambang Galian C di Bukit Tembalang sudah dua kali disegel Satpol PP Kota Semarang, namun dua kali pula penyegelan itu sia-sia karena pengeprasan Bukit Tembalang dengan dalih penataan lingkungan masih terus berlangsung hingga hari ini, Kamis (24/3/2011).

Sebelumnya, karena izin penggalian sudah habis sejak Mei 2010, praktik pengeprasan bukit itu disegel oleh Satpol PP pada 24 Februari 2011. Penyegelan yang pertama ini hanya berumur tiga hari, garis pembatas dari Satpol PP yang dipasang sebagai tanda penyegelan dirusak dan praktik penambangan beroperasi lagi.

Masyarakat Kelurahan Meteseh kemudian mengadu ke Komisi C DPRD Kota Semarang, dan lokasi itu disegel lagi pada tanggal 14 Maret 2011. Dalam penyegelan kedua ini, dua kunci kontak eskavator disita agar tidak bisa digunakan. Namun seminggu kemudian, ternyata praktik perusakan lingkungan itupun berjalan normal kembali.

Menyambut peringatan HUT Satpol PP ke 61, Agung Budi Margono, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang memberikan ucapan selamat karena ketidakmampuan Satpol PP menjaga kewibawaan Perda Nomor 19 Tahun 2010 tentang Izin Pertambangan Galian C.

Agung menilai, penutupan dan penyegelan yang dilakukan hanya basa-basi saja. "Sudah dua kali garis pembatas Satpol PP sebagai tanda penyegelan dirusak, namun mereka diam saja. Itu sudah masuk ranah pidana, kenapa Satpol PP diam saja?" kata Agung.

Agung berharap Wali Kota memberi perintah kepada Satpol PP untuk memidanakan pelaku penambangan liar itu. Sebab, selain melanggar perda, sudah jelas melanggar UU Lingkungan Hidup.

Koordinator Majelis Wilayah PBHI yang juga aktivis lingkungan, Denny Septiviant, menilai, masalah utamanya adalah karena regulasi daerah di Kota Semarang tentang Galian C tidak terkait dengan perlindungan lingkungan.

Perda itu hanya membawa spirit pajak atau retribusi. "Sangat wajar jika meskipun sudah ditutup sampai dua kali, penambang tetap nekad. Secara legal formal barangkali pengusaha Galian C memang tak ditarik retribusi, namun mereka tetap membayar mingguan atau bulanan. Dan itu oleh mereka dianggap membayar retribusi," kata Denny, Kamis di Semarang.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Soemarmo menegaskan, sejak menjabat sebagai wali kota, aturan berubah dan izin penambangan Galian C dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

"Hanya saja, saya tidak pernah menerbitkan izin. Itu sangat merusak lingkungan. Meski sudah rusak, tapi belum terlambat untuk dibenahi. Pengelola sendiri berkilah bukan penambangan, tapi penataan lingkungan. Kalau penataan lingkungan harusnya tanah yang digali atau material tidak boleh keluar dari lokasi. Tapi ini kan malah dijual sebagai tanah urug untuk reklamasi yang jelas merusak lingkungan," kata Soemarmo.

Agung Budi Margono dan Denny Septiviant mengusulkan agar ke depan setiap regulasi ini harus diubah ruhnya. Perlindungan lingkungan harus dikedepankan daripada peningkatan PAD lewat retribusi.

"Agar implikasi pada lingkungan dan masyarakat sekitar tampak jelas. Selama ini selalu alasannya retribusi ini akan dikembalikan ke masyarakat dan lingkungan melalui program pemerintah untuk environment recovery, itu tidak ada pernah ada indikator yang jelas. Dan masyarakat tidak bisa ikut mengawasinya," tambah Denny Septiviant.