MALANG, KOMPAS.com — Keputusan pemerintah menghentikan izin baru rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) tahun ini dinilai sangat tepat. Oleh banyak kalangan pemerhati dan praktisi pendidikan, penghentian tersebut sudah diidam-idamkan karena kebijakan RSBI dianggap hanya kebijakan semu.
Demikian dikatakan praktisi pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Suparto di Malang, Kamis (24/3/2011). Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Malang itu menilai, pendirian RSBI tersebut tak ubahnya proyek untuk mengeruk uang dari masyarakat, karena output RSBI belum memenuhi standar kualitas yang diharapkan, bahkan tidak lebih baik dari sekolah reguler.
"Seharusnya seleksi masuk RSBI bermula dari siswa reguler lebih dulu, artinya semua siswa baru memiliki kesempatan yang sama. Setelah semua masuk baru dilakukan seleksi masuk RSBI," ujarnya.
Faktanya, seleksi siswa masuk RSBI dilakukan secara terpisah dengan reguler. Hal itu menunjukkan adanya diskriminasi dan sangat mengesankan tidak fair di mata masyarakat. Dengan biaya yang lebih mahal, siswa yang mampu secara ekonomi bisa dengan mudah masuk RSBI.
"Hanya saja, penghentian izin RSBI ini bukan berarti mematikan kreativitas sekolah. Justru ada keleluasaan bagi dinas pendidikan untuk menyusun program bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini. Misalnya, membuka kelas bilingual lebih banyak serta kelas akselerasi yang berorientasi pada kemampuan akademik siswa," kata Suparto.
Menyinggung sekolah yang sudah menyandang status RSBI, Suparto mengatakan, tergantung komitmen dari pemkot/pemkab setempat. Dengan dihentikannya izin tersebut kemungkinan besar anggarannya juga dihentikan.
Menanggapi penghentian izin RSBI tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Sri Wahyuningtyas mengaku pihaknya siap menjalankannya. Namun, sampai sejauh ini kebijakan pemerintah pusat tersebut secara formal belum sampai di tangan dinas pendidikan setempat sehingga pihaknya belum bisa melangkah lebih jauh untuk menyikapi.
"Pada prinsipnya, jika penghentian izin RSBI itu merupakan kebijakan pemerintah pusat, kami siap menjalankannya," tegas Sri.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang