Pengacara: Vonis Hakim Tak Sesuai Fakta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen (Pol) Susno Duadji, Henry Yosodiningrat, tidak menerima putusan hakim atas kliennya.  Henry mempertanyakan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa dakwaan suap terhadap Susno terbukti.

"Karena fakta-fakta yang dipertimbangkan tidak sesuai dengan fakta persidangan. Karena hanya dari keterangan Maman Abdurahman dan Sjahril Djohan," ujarnya seusai mendampingi Susno mendengarkan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/3/2011) malam.

Oleh karena itulah, Susno dan kuasa hukumnya langsung mengajukan banding. Pihak Susno langsung mendaftarkan banding di loket Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Akte banding nomor 29," kata Susno menimpali.

Henry menyampaikan, dalam memori banding yang akan diajukan kemudian, pihak Susno tidak mempersoalkan masalah lamanya hukuman yang dijatuhkan.

"Yang jadi soal adalah terbukti bersalah melanggar tindak pidana yang disangkakan," katanya.

Majelis hakim memvonis Susno dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara ditambah denda Rp 200 juta dengan subsider 6 bulan kurungan.

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sesuai dakwaan kedua, kedua dan dakwaan pertama alternatif kelima," ujar Ketua Majelis Hakim, Charis Mardiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/3/2011).

Susno juga harus membayar uang pengganti senilai Rp 4 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu satu bulan.

"Jika tidak dibayar akan disita harta bendanya atau diganti dengan kurungan selama satu tahun," ucap Charis.

Susno Duadji terbukti menerima suap Rp 500 juta dari Haposan Hutagalung melalui Sjahril Djohan dalam penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari. Susno juga terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjabat Kepala Polda Jabar dengan memerintahkan pemotongan dana pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat pada 2008 untuk penggunaan yang tidak semestinya. Majelis hakim menilai, perbuatannya tersebut merugikan negara Rp 8,1 miliar.

"Terbukti melakukan pemotongan dana dan setelah terkumpul tidak digunakan untuk pengamanan Pilkada tapi pembelian valuta asing, camry sebagai mobil dinas, atensi Kapolda Jabar dan pejabat Polda," ujar anggota majelis hakim, Samsudin.

Susno terbukti melanggar Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 jo Pasal 18 dalam undang-undang yang sama. Adapun hal-hal yang meringankan, Susno mengungkap adanya penyimpangan di Mabes Polri dan berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Terdakwa telah mengabdi kepada negara selama 34 tahun," kata Charis.

Sedangkan hal-hal yang memberatkan, telah merugikan keuangan negara dan tidak memberi contoh yang baik kepada masyarakat sebagai penegak hukum. Vonis terhadap Susno lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Susno 7 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta.