AS Persenjatai Rakyat Lawan Taliban

KABUL, KOMPAS.com — Upaya Amerika Serikat mempersenjatai penduduk desa Afganistan untuk melawan Taliban bisa menjadi bumerang dan akhirnya mengarah pada angkatan baru panglima perang.

Pembentukan Kepolisian Daerah Afganistan (ALP) adalah bagian penting dari siasat kontra-pemberontakan tentara Amerika Serikat (AS) saat negara adidaya itu bersiap memulai penarikan 90.000 tentaranya dari Afganistan pada musim panas ini.

AS menggambarkan ALP sebagai cara sementara terhadap kondisi kekurangan jumlah polisi di banyak bagian di negeri itu, yang diperburuk oleh upaya berulang dari Taliban dalam menyasar calon anggota.

Namun, pengecam kepolisian setempat membandingkannya dengan milisi suku yang dibentuk pemimpin komunis Afganistan pada 1980-an.

Saat itu, milisi suku dibentuk untuk membantu mengalahkan pemberontakan, melawan serbuan Uni Soviet pada 1979. Namun beberapa di antaranya kemudian berbalik melawan pemerintah.

"Kita tidak perlu Dostum lagi," kata Nader Nadery dari Komisi Mandiri Hak Asasi Manusia Afghanistan, mengacu pada Panglima Perang Afganistan Abdul Rashid Dostum, yang terkenal mengkhianati sekutu setelah kekuasaan negara itu beralih.

Banyak orang percaya, kekejaman Dostum dan orang lain seperti dia membuka jalan bagi Taliban untuk merebut kekuasaan pada pertengahan 1990-an setelah bertahun-tahun perang saudara di Afganistan.

Presiden Hamid Karzai, yang pada awalnya skeptis, Agustus lalu setuju membentuk ALP, yang akan dikendalikan Kementerian Dalam Negeri.

Hekmat Karzai, Direktur Pusat Kajian Sengketa dan Perdamaian Afganistan, memperingatkan soal bahaya menciptakan "Monster Frankenstein" jika ALP tidak dipantau dengan baik.

Duta utama warga NATO di Afganistan, Mark Sedwill, menyatakan, pasukan itu akan "diawasi sangat ketat".

"Senjata didaftar, biometrik mereka didaftar, dan mereka berada di bawah tanggung jawab gerakan kepala polisi setempat," kata Sedwill. Ia juga menyatakan bahwa pasukan itu dirancang sebagai langkah jangka pendek, tetapi juga memiliki kemungkinan untuk menjadi cikal bakal bagian dari kepolisian Afganistan.

Hingga kini, 4.000 anggota telah dikader dan ada rencana untuk membentuk kekuatan 30.000 orang sehingga memungkinkan 300 orang dikirim ke 100 dari 420 kabupaten di Afganistan.

Mereka dibayar sekitar 60 persen dari gaji pokok polisi negara senilai 165 dollar AS (sekitar Rp 1,4 juta). Mereka juga akan memakai seragam berbeda.

"Mereka tidak memiliki wewenang menangkap. Mereka hanya memiliki kewenangan bela diri dan mereka digunakan secara kedaerahan," kata Jenderal William Caldwell dari AS, Kepala NTMA. "Kami tidak menginginkan panglima perang," katanya.

Menurut jajak pendapat, dukungan rakyat AS untuk perang di Afganistan anjlok ke tingkat terendah sejak Barack Obama menjadi presiden.