Indonesia Serukan Gencatan Senjata

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia menyerukan upaya gencatan senjata yang segera (immediate ceace-fire establishment) dan pencarian solusi politik damai (peaceful political settlement) di Libya. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1973 Tahun 2011.

"Melalui mimbar ini, Indonesia menyerukan kepada PBB dan masyarakat dunia pada umumnya agar kedua elemen penting (Resolusi DK PBB Nomor 1973 Tahun 2011) itu dapat bersama-sama kita wujudkan, yaitu gencatan senjata dan pencarian solusi damai atau peaceful political settlement," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3/2011).

Presiden juga berharap PBB tetap mengambil peran dan inisiatif terkait upaya damai di Libya. Presiden juga menekankan pentingnya keterlibatan organisasi-organisasi di kawasan Afrika Utara dan juga Liga Arab, serta negara-negara yang terlibat konflik.

Pada kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan bahwa Resolusi DK PBB Nomor 1973 Tahun 2011 belum mengatur upaya misi perdamaian atau peace-keeping mission secara eksplisit ketika gencatan senjata dilakukan. Presiden berharap adanya penegasan terkait upaya misi perdamaian.

"Gencatan senjata perlu diawasi dan dipantau. Perlu adanya supervision and monitoring. Dalam inter-state conflict, sering kita saksikan yang mengawasi gencatan senjata adalah peace-keeping mission and peace-keeping forces," kata Presiden.

Operasi NATO

Pasukan aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara, yang telah mengambil alih penuh operasi militer di Libya sejak Minggu siang, membombardir Sirte, kota kelahiran Moammar Khadafy, Senin (28/3/2011). Kota ini dibombardir sembilan bom, Senin pagi, setelah dijatuhi dua bom pada Minggu malam.

Beberapa jet tempur aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) meraung-raung di atas Sirte sejak Minggu malam. Itulah serangan pertama NATO setelah resmi mengambil alih komando dari pasukan koalisi Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris. Koalisi masih berpartisipasi dalam masa transisi yang mungkin berlangsung paling lama sekitar 72 jam.

Operasi NATO di Libya, sama seperti yang dilakukan koalisi Barat, untuk menegakkan zona larangan terbang sesuai dengan Resolusi PBB Nomor 1973 yang dihasilkan pada 17 Maret. Jika koalisi menamai aksinya di Libya dengan operasi Fajar Odyssey (Odyssey Dawn), sandi aliansi NATO ialah Operasi Pelindung yang Menyatukan (Unified Protector).

Jenderal Charles Bouchard, asal Kanada, adalah komandan operasi NATO di Libya. Jenderal bintang tiga yang dipercayai 28 negara anggota NATO itu juga akan mengambil komando semua serangan militer dengan tujuan ”melindungi warga sipil”.

Operasi transisi dari koalisi ke NATO berlangsung 48 jam sampai 72 jam. ”Tujuan kami untuk melindungi warga sipil dan daerah berpenduduk sipil yang berada di bawah ancaman rezim Khadafy,” kata Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen. ”NATO menerapkan semua aspek Resolusi PBB. Tidak lebih, tidak kurang,” katanya.