Respons penolakan publik

PPP Minta Gedung Baru Dievaluasi Ulang

Kompas.com - 29/03/2011, 13:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah fraksi mulai menyuarakan penolakan dan meminta agar rencana pembangunan gedung baru DPR ditinjau ulang menyusul mencuatnya kembali  kritik keras dan penolakan publik atas rencana tersebut. Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy (Rommy) mengatakan, fraksinya mengusulkan dan meminta agar dilakukan evaluasi kembali secara seksama. Menurut dia, ada beberapa hal yang tidak dilakukan setelah rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pada November-Desember 2010 lalu saat kontroversi juga dilayangkan atas rencana DPR membangun gedung baru.

”Dari dulu kami meminta dilakukan evaluasi secara seksama. Dalam rapat konsultasi sekitar November-Desember lalu, saya juga ikut, keputusannya menunda sampai tahun 2011. Tapi menunda bukan untuk dieksekusi, tetapi untuk dilakukan paparan terhadap rancangan 2010. Yang sekarang terjadi kan, langsung dilaksanakan begitu saja,” kata Rommy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/3/2011).

Sekretariat Jenderal DPR pada Jumat pekan lalu mengungkapkan, rencana pembangunan gedung baru DPR akan dimulai pada 22 Juni mendatang. Saat ini pihaknya tengah melakukan proses untuk menyeleksi 11 perusahaan yang sudah mendaftar mengikuti tender proyek gedung setinggi 36 lantai tersebut.

Menurut Rommy, dari kesepakatan dalam pertemuan konsultasi yang pernah berlangsung, sejumlah poin sudah dilaksanakan, di antaranya penurunan anggaran dari semula Rp1,8 triliun menjadi Rp1,2 triliun dan penghitungan ulang atas luas ruangan anggota Dewan dari 180 meter persegi menjadi 112 meter persegi. ”Tetapi kan belum dikomunikasikan dan dipaparkan kepada fraksi bagaimana lagi desain terbarunya,” ujar anggota Komisi VII DPR ini.

Hari ini, selain Fraksi PPP, sejumlah fraksi, seperti Fraksi PAN, Fraksi PDI-P, dan Fraksi Gerindra meminta agar rencana pembangunan gedung dikaji ulang, bahkan dihentikan. DPR diminta untuk memerhatikan aspirasi dan penolakan keras masyarakat atas rencana tersebut. Sejak awal diumumkan, rencana pembangunan gedung baru DPR sudah menuai kontroversi. DPR dinilai tak sensitif dengan kondisi masyarakat saat ini dengan membangun gedung bernilai triliunan.

Baca juga: Gerindra: Kami Tetap Tolak Gedung Baru

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau