PLN dan Damkar Lempar Tanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com — Ancaman terjadinya kebakaran di Ibu Kota semakin menjadi-jadi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI Jakarta mencatat setidaknya ada 35 kelurahan yang wilayahnya rawan terjadi aksi si jago merah. Selama Maret saja terjadi lebih dari lima kali peristiwa kebakaran di Jakarta. Terakhir kali kebakaran besar terjadi di Manggarai, Minggu (27/3/2011), yang menewaskan empat warga.

Melihat sedemikian rawannya wilayah Jakarta terjadi kebakaran, Kepala Dinas Damkar dan PB Paimin Napitupulu mengakui bahwa padatnya permukiman warga menjadi salah satu pendukungya. "Selain itu ditambah di rumah padat penduduk itu sering terjadi arus pendek sehingga api lebih mudah menjalar karena padatnya rumah warga," kata Paimin, Selasa (29/3/2011), saat dihubungi wartawan.

Selama 2011 sebanyak 179 kebakaran terjadi di Jakarta. Sekitar 58 persen di antaranya terjadi lantaran arus pendek, 20 persen di antaranya karena ledakan tabung gas 3 kilogram.

Paimin mengungkapkan, di lapangan banyak ditemukan kejadian kebakaran yang terjadi akibat arus pendek di warteg, gubuk, ataupun pedagang-pedagang yang tak memiliki izin bangunan. "Walaupun tidak berizin, mereka dapat aliran listrik. Memang ada beberapa yang menyambung dari rumah warga. Tapi, banyak juga yang mendapatkan meteran dari PLN," ujar Paimin.

Ia meminta seharusnya PLN juga ikut bertanggung jawab dalam menertibkan penggunaan listrik ini. Menurut Paimin, pihaknya sudah pernah berdialog dengan PLN, meminta agar BUMN itu juga ikut bersama-sama mengatasi kebakaran ini. "Nah, di situ kami tidak menemukan kesepakatan. Mereka bilang tugas PLN hanya menyalurkan listrik. Soal listrik itu mau dipakai buat apa, ya, itu tanggung jawab konsumen," ujar Paimin.

Lebih lanjut, Paimin juga pernah mengajukan opsi untuk menertibkan meteran warga di bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin, namun tak direspons PLN. Akhirnya Damkar melakukan penertiban di awal 2010 di wilayah Tambora, Jakarta Barat. "Dari sana baru terlihat banyak masalahnya," ungkap Paimin.

Sebelumnya, dalam berita Korsleting Jadi Momok pada 28 Maret 2011, Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN Bambang Dwiyanto mengatakan kepada Kompas bahwa kewenangan PLN hanya mengalirkan listrik hingga ke rumah warga. Mengenai infrastruktur instalasi listrik lain, khususnya di dalam rumah, menjadi tanggung jawab pemilik rumah itu sendiri.

Sekering yang dipasang PLN itu berfungsi memutus aliran listrik ketika terjadi korsleting. Akan tetapi, sejumlah petugas PLN di lapangan sering kali mendapati kondisi sekering yang diutak-atik orang tak bertanggung jawab sehingga bisa berakibat fatal ketika terjadi korsleting.