JK: SBY-Ical Penentu Nasib Gedung DPR

M Jusuf Kalla (KOMPAS/PRIYOMBODO )

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Golkar, yang juga mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie adalah penentu kelanjutan rencana pembangunan gedung DPR RI baru yang berbiaya hampir Rp 1,2 triliun.

Saat ini, dua fraksi dari dua partai terbesar di parlemen itu mendukung rencana pembangunan gedung baru. Sementara itu, fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, dan Hanura secara tegas menolak. Lainnya, fraksi PKB menyatakan setuju dengan catatan adanya evaluasi, PPP meminta evaluasi ulang, dan PKS menyampaikan keberatan dengan catatan atas rencana pembangunan gedung 36 lantai itu.

"Saat ini cuma dua yang menentukan, yaitu Demokrat dan Golkar. Begitu Pak SBY mengatakan tidak, pasti semua taat. Masak tidak taat? Begitu juga ketika Pak Ical katakan tidak, ya tidak. Selesai," kata JK kepada para wartawan di Jakarta, Rabu (30/3/2011), ketika ditanya soal pembangunan gedung baru DPR.

Seperti diwartakan, Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno pada rapat paripurna DPR dengan agenda penyampaian rancangan kode etik, Selasa (29/3) di Jakarta, menyampaikan sikap resmi fraksi PAN

"F-PAN meminta seluruh proses pembangunan gedung baru DPR dihentikan," katanya.

Salah satu alasan yang diajukan fraksi PAN adalah tidak adanya persetujuan dari rakyat. Seharusnya, pembangunan gedung baru DPR disetujui rakyat karena gedung berkantornya para wakil rakyat itu merupakan rumah rakyat. Apabila tetap melanjutkan pembangunan, DPR dinilai tidak melaksanakan aspirasi rakyat yang mayoritas menolak gedung baru. Pasal 71 huruf s Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menegaskan, tugas DPR adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Fraksi PAN berpendapat, gedung DPR seharusnya menjadi simbol karakter dan visi bangsa Indonesia sehingga pembangunannya harus melibatkan rakyat, mulai dari pembuatan desain hingga pelaksanaan pembangunan. Pembuatan perencanaan teknis atau detail engineering design (DED) yang tidak melalui persetujuan rapat paripurna juga dikeluhkan.

Penolakan juga datang dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Fraksi ini menganggap pembangunan gedung bukanlah prioritas bagi DPR. Saat ini yang harus menjadi prioritas adalah peningkatan kinerja DPR. DPR harus menunjukkan empati kepada rakyat yang menghadapi beragam persoalan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kerawanan pangan.

"Baiknya menahan diri dulu. Tunjukkan empati dan pengorbanan kepada masyarakat," ujar Sekretaris Fraksi Gerindra Edhy Prabowo.

Anggaran gedung baru bisa dialihkan untuk menambah dana pembangunan yang langsung menyentuh rakyat, seperti dana pendidikan, kesehatan, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Penolakan pun datang dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo meminta pelaksanaan pembangunan gedung baru ditunda. Ia minta desain gedung baru dikaji ulang dan dibuat lebih sederhana.

Tak ada yang murni

Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies J Kristiadi menilai, tetap akan dibangunnya gedung baru untuk DPR menunjukkan tidak ada yang murni dalam perilaku di parlemen. Semua didasarkan pada perhitungan untuk mendapatkan popularitas dan kekuasaan.

"Saya tidak percaya jika ada fraksi yang menolak gedung baru untuk DPR sebelum ada bukti rencana pembangunan itu dibatalkan," katanya di Jakarta.

Ia menegaskan, tahun 2010 ada pernyataan rencana pembangunan gedung itu ditunda setelah ada kritik dari rakyat. Namun, rencana itu ternyata kembali diteruskan pada tahun 2011 setelah kritik mereda.

Sementara itu, dalam keterangannya kepada pers hari ini, Ketua DPR Marzuki Alie merasa dizalimi dengan maraknya seruan fraksi yang memintanya membatalkan rencana pembangunan gedung baru. Menurutnya, mendesak membatalkan pembangunan gedung merupakan pemaksaan kepadanya untuk melakukan keputusan yang tidak prosedural.