Kemkeu Berburu Rp 7 Triliun dari Obligasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Keuangan membidik tambahan dana sebesar Rp 7 triliun dari hasil penerbitan lima seri obligasi negara yang akan dilelang pada 5 April 2011. Salah satu seri yang akan dilelang adalah surat berharga negara atau SBN yang tergolong baru diterbitkan, yakni SPN atau Surat Perbendaharaan Negara dengan seri SPN 20110706.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Kamis (31/3/2011).

Kelima seri yang diterbitkan adalah SPN201 10706, SPN20120406, FR0053, FR0054, dan FR0056. Seri SPN201 10706 diterbitkan dengan pembayaran bunga secara diskonto dan jatuh tempo tanggal 6 Juli 2011.

Adapun Seri SPN20120406 diterbitkan dengan pembayaran bunga secara diskonto dan jatuh tempo tanggal 6 April 2012. Sementara seri FR0053 dengan tingkat bunga tetap (fixed rate) sebesar 8,25 persen, jatuh tempo pada 15 Juli 2021. Pembayaran kupon dilakukan setiap tanggal 15 Februari dan 15 Juli.

Seri FR0056 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,375 persen, jatuh tempo pada 15 September 2026. Pembayaran kupon dilakukan setiap 15 Maret dan 15 September. Sementara, seri FR0054 ditawarkan dengan tingkat bunga tetap ( fixed rate) sebesar 9 ,5 persen dan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2031 . Pembayaran kupon dilakukan setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli.

Pada tahun 2011, Kementerian Keuangan ditargetkan harus menerbitkan obligasi negara dengan total nilai Rp 200,654 triliun atau naik dibandingkan tahun 2010 yang terealisasi sebesar Rp 167,301 triliun. Sebagian dari target penerbitan surat utang itu harus di lakukan di pasar internasional dengan menggunakan denominasi mata uang asing.

Dana hasil penerbitan surat utang tersebut akan digunakan sebagian untuk menutup defisit APBN 2011 sebesar Rp 124,657 triliun. Dana yang sama juga akan digunakan untuk membayar p okok surat utang yang jatuh tempo pada tahun 2011 sebesar Rp 74 triliun. Namun, angka defisit itu belum memperhitungkan kemungkinan adanya lonjakan subsidi BBM, subsidi listrik, dan dana pendidikan.