Jaring TKI, Jamsostek Rangkul BNI

JAKARTA, KOMPAS.com - PT BNI (Persero) Tbk bekerja sama dengan PT Jamsostek dalam penerbitan dan pengelolaan kartu co-branding, yakni kartu tabungan bagi setiap peserta Jamsostek yang dilengkapi dengan fitur Jamsostek dan juga sekaligus berfungsi sebagai kartu ATM/debit BNI.

Selain berfungsi seperti halnya kartu ATM dan kartu debit BNI, kartu ini juga memiliki manfaat untuk melakukan cek pengembangan saldo dan Jaminan Hari Tua (JHT) atas kepesertaan Jamsostek di 5.004 ATM BNI di seluruh Indonesia.

Selain itu kerjasama keduanya juga akan menjaring 9 juta TKI (Tenaga Kerja Indonesia), untuk sediakan layanan jaminan sosial dan remitansi."Nanti Jamsostek akan bekerjasama dengan BNI yang sekarang ini memiliki perusahaan jasa remitansi," jelas Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga, di Jakarta, Kamis (31/3/2011).

"Nanti kita menawarkan jasa pengiriman uang dari TKI-TKI, yang katakanlah dimulai dari timur jauh, dari Hongkong, Taiwan, Jepang, Korea. Kalau mereka kirim uang hasil gajinya ke keluarganya, itu nanti relatif lebih murah dibandingkan misalnya remitansi dari bank lain, Moneygram, Western Union," jelas Hotbonar.

Ia mengatakan selisih biaya remitansi dapat dijadikan iuran jaminan sosial, yang dibayarkan kepada Jamsostek oleh mereka.  Iuran tersebut dapat berupa dana jaminan hari tua, iuran kecelakaan, kerja, hingga kematian. Sehingga semua tenaga kerja baik di Indonesia maupun luar negeri akan bisa mengikuti program jaminan sosial.

Dalam menjaring TKI, promosi akan dilakukan melalui remitansi yang perusahaan yang BNI dan Jamsostek miliki bersama. Di mana para TKI dapat memiliki jaminan sosial tanpa ongkos tambahan. "Kita punya perusahaan di Hongkong, namanya Nakertrans, khusus untuk layanan remitans, yang jaringannya sampai Korea dan Taiwan," jelas Dirut BNI Gatot Suwondo.

Namun, saat ini kerjasama akan dilakukan terlebih dahulu untuk pegawai BNI dan Jamsostek yang mencapai 22.000 pegawai. Mengenai potensi iuran per tahun, Hotbonar menyebutkan, kerjasama ini dapat meraup Rp 15 triliun sampai Rp 16 triliun.