AS Akhiri Misi di Libya

Kompas.com - 02/04/2011, 10:15 WIB

WASHINGTON, KOMPAS.com — Amerika Serikat bersiap menarik semua jet tempurnya dari operasi zona larangan terbang di Libya. AS juga berharap aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara dan negara lainnya dapat mengurangi serangan. Misi tempur AS dijadwalkan akan berakhir pada Sabtu ini.

Sikap AS itu diumumkan Menteri Pertahanan Robert Gates dan Kepala Staf Gabungan Laksamana Mike Mullen, Kamis (31/3) di Washington, atau Jumat WIB. Pengumuman itu malah menimbulkan reaksi tidak percaya sejumlah anggota Kongres.

AP merilis, anggota Kongres AS bertanya-tanya mengapa pemerintahan Barack Obama memilih mengundurkan diri dari elemen kunci strategi militer di Libya itu. Mereka berpendapat, operasi koalisi Barat—yang kini diambil alih Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO)—mulai membuahkan hasil.

”Aneh”, ”mengganggu”, dan ”mengerikan”, begitu kata-kata kritis yang dilontarkan para senator. Mereka mendesak Gates dan Mullen memberikan penjelasan.

Misi AS mulai meninggalkan Libya, Sabtu ini. Gates mengatakan, Inggris, Perancis, dan anggota NATO lainnya dapat mengambil alih operasi itu menurut cara mereka. AS hanya mendukung dari belakang.

Pekan lalu Obama mengatakan tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam operasi di Libya. AS tidak ingin kasus Irak dan Afganistan terulang di Libya. Jika kekuatan udara Moammar Khadafy sudah dilumpuhkan, AS akan surut.

Resolusi politik

Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle yang sedang berada di Beijing, China, hari Jumat mengatakan, krisis Libya tidak bisa diselesaikan melalui aksi militer. ”Semua pihak harus mulai melakukan resolusi politik,” kata Westerwelle.

Jerman dan China sejak awal mendukung penegakan zona larangan terbang di atas Libya. Meski demikian, sama seperti Rusia, mereka tidak setuju intervensi militer terhadap Libya, melainkan hanya melalui pendekatan diplomatik.

”Situasi Libya tidak dapat diselesaikan dengan cara militer. Hanya bisa melalui resolusi politik dan kita harus mewujudkan berjalannya proses itu,” kata Westerwelle dalam lawatan empat hari di China.

Menlu China Yang Jiechi juga menyatakan, China mendukung solusi diplomatik. Dia khawatir dengan laporan yang menyebutkan bahwa kekerasan senjata terus berlangsung dan hal itu menyebabkan jatuhnya korban jiwa di kalangan warga sipil.

”Masalah ini harus ditangani dengan tepat dengan cara diplomatik dan politik. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, China akan terus memainkan peran yang bertanggung jawab dalam hal ini,” kata Yang.

China dan Jerman, anggota tidak tetap DK PBB, abstain dalam pemungutan suara DK PBB terkait zona larangan terbang. Mereka mendesak Khadafy menarik pasukannya dari pusat-pusat penduduk. Jerman meminta Khadafy turun. China mengkritik NATO telah melampaui misi Resolusi PBB 1973.

Kanselir Jerman Angela Merkel sejak awal tak yakin serangan koalisi dapat meredam krisis Libya. Menurut Merkel, serangan ini malah menggelorakan semangat Libya untuk berperang.

Gencatan senjata

Hari Jumat terjadi pertempuran sengit antara pasukan oposisi dan loyalis Khadafy di Brega, salah satu kota minyak di Libya timur. Kota ini menjadi rebutan, silih berganti diduduki salah satu kubu jika kubu yang lain dapat didesak keluar.

Pasukan Khadafy juga menggempur Misrata di Libya barat. Loyalis menggunakan tank, roket, granat, mortir, dan proyektil lainnya. ”Kami tak lagi mengenali tempat itu. Kota porak poranda,” kata Sami, juru bicara oposisi.

Oposisi menegaskan, mereka setuju melakukan gencatan senjata. Hal itu bisa dilakukan sesuai kondisi, yakni jika pasukan Khadafy ditarik keluar dari kota-kota di Libya barat. Khadafy harus memberikan kebebasan berbicara kepada rakyatnya.

Mustafa Abdel Jalil, Ketua Dewan Nasional Transisi Oposisi, di Benghazi, Libya timur, menyerukan agar Khadafy menyingkirkan semua ”tentara bayaran” dari jalanan. Itu prasyarat lain yang diharapkan oposisi demi terjadinya gencatan senjata.

Tolak intervensi militer

Di Indonesia, Forum Umat Islam (FUI), yang terdiri dari sejumlah organisasi atau kelompok Islam, menolak intervensi militer Barat di Libya. Serangan itu membuat persoalan semakin rumit dan menewaskan banyak korban rakyat sipil.

Aspirasi itu disuarakan FUI dalam aksi unjuk rasa di Jakarta, Jumat. Massa menggelar unjuk rasa dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Kedubes AS.

Sekretaris Jenderal FUI KH Muhammad Al Khaththath menegaskan, umat Islam Indonesia mengutuk keras serangan militer itu. ”Kami meminta Pemerintah Indonesia mengajukan protes keras ke PBB. Hentikan serangan. Biarkan krisis Libya diselesaikan oleh rakyatnya sendiri,” katanya.

Al Khaththath mencurigai serangan AS dan NATO itu hanya kedok untuk menguasai Libya. Libya cukup strategis secara politik di Timur Tengah karena kaya minyak bumi. (AFP/AP/REUTERS/IAM/CAL)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau