Perempuan Minta Kompensasi Berlusconi

ROMA, KOMPAS.com — Sebuah kelompok hak asasi perempuan Italia meminta kepada pengadilan untuk bisa mengawal persidangan skandal seks Silvio Berlusconi demi menuntut kompensasi dari perdana menteri itu. Kelompok tersebut mengklaim, Berluconi telah melecehkan harga diri perempuan Italia.

Persidangan Berlusconi untuk masalah penyalahgunaan kekuasaan dan transaksi seks dengan pelacur yang belum cukup umur akan digelar pada Rabu (6/4/2011). Arcidonna, kelompok perempuan itu, menuduh bahwa dengan menjadi tuan rumah sejumlah pesta seks, yang dikenal dengan sebutan bunga bunga parties, yang para bintangnya diduga memakai pakaian perawat seksi dan Santa Klaus serta menari telanjang, Sang Perdana Menteri telah mereduksi perempuan sebagai obyek seksual.

Kelompok itu telah meminta kepada pengadilan agar diakui sebagai penggugat sipil dalam kasus itu dan berhak menuntut kompensasi dari Berlusconi jika ia dinyatakan bersalah. Sebelumnya, Berlusconi telah membantah semua tuduhan tersebut.

"Eksploitasi atas tubuh mereka (perempuan peserta pesta) merupakan pelanggaran hak-hak perempuan, tidak hanya terhadap individu-individu yang terlibat, tetapi juga dari semua perempuan," kata Valeria Ajovalasit, Presiden Arcidonna, sebagaimana dikutip Telegraph, Senin. "Jika pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan kami, itu akan menjadi keputusan yang bersejarah."

Roberta Flaccovio, pengacara kelompok itu, berkata, "Ini kali pertama sebuah asosiasi menggugat kerugian dalam sebuah perkara pidana." Proses persidangan terhadap Berlusconi, yang keseluruhan tuduhannya bisa membuat dia dipenjara hingga 15 tahun, berjalan sangat lamban. Berlusconi diperkirakan tidak akan muncul pada persidangan besok dan kasus itu kemungkinan baru akan dilanjutkan lagi pada akhir Mei atau awal Juni.

Saat ini Berlusconi terlibat dalam tiga kasus berbeda. Sebelumnya, ia mengatakan hanya akan hadir pada persidangan hari Senin. Namun, kemarin ia tidak hadir. Berlusconi pergi ke Tunisia untuk membahas krisis imigrasi Italia ketimbang menghadiri sidang pengadilan dengan tuduhan penipuan dan penggelapan pajak.