KOMPAS.com — Sugiyanti (14) dan teman-temannya setiap hari harus berpacu dengan kemungkinan terjadinya banjir lahar dingin. Untuk mencapai sekolahnya di SMP 2 Selo, Kabupaten Boyolali, tidak ada jalan yang lebih dekat selain menyusuri dasar Kali Apu, yang menjadi lintasan material pasir dan batu pascaerupsi Gunung Merapi. Sambil berlari-lari kecil, ia selalu memasang telinganya mendengarkan suara alam.
"Ya takut... kalau pulang sekolah pas banjir, kami menunggu sampai banjirnya selesai. Kalau sudah aman, baru kami berjalan, bareng-bareng sama teman yang lain. Kalau terdengar suara gemuruh, kami kembali lagi," kata Sugiyanti, Kamis (24/3/2011).
Gadis itu tinggal di Dusun Takeran, Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sejak tanggul Kali Apu yang menghubungkan Desa Tlogolele dengan Desa Jrakah, Selo, ambrol pada Januari lalu, warga tidak dapat mengakses jalur tersebut. Jembatan darurat tidak dapat dibuat karena jarak antartebing terlalu jauh, lebih dari 50 meter.
Akibatnya, warga harus memutar arah melalui Desa Talun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, yang berarti jarak yang ditempuh berkali lipat lebih jauh. Dari biasanya hanya sekitar 3 kilometer, sekarang harus menempuh jarak hingga 20 kilometer. Itu pun, jembatan darurat yang dilalui di Desa Tlatar, Kecamatan Sawangan, Magelang, hanya dapat dilalui oleh motor dan pejalan kaki. Jika terjadi banjir lahar dingin, jembatan itu ditutup karena berbahaya.
Menempuh jarak lebih jauh berarti biaya yang dikeluarkan juga lebih besar, selain waktu tempuh yang jauh lebih lama. Maka itu, warga memilih melewati dasar Kali Apu jika ingin ke Selo.
Deni Santoso (13), yang bersekolah di SMP Jrakah, kerap harus menumpang di rumah teman untuk menunggu banjir lahar dingin lewat bersama teman-teman yang lain. Orangtua mereka tidak mampu menjemput karena harus memutar arah lebih jauh.
Ayah Deni , Haryanto (39), mengatakan, sebelum tanggul (dam) Kali Apu ambrol, ia selalu mengantar anaknya ke sekolah. Saat ini, Deni harus berangkat sendiri, berjalan kaki sejauh 3 kilometer dan berpacu dengan banjir lahar dingin yang bisa setiap saat terjadi. "Kalau sekarang harus mengantar terlalu jauh. Bensin untuk motor saja butuh dua liter lebih. Uang Rp 10.000 sangat besar buat kami," kata Haryanto yang juga petani sayur.
Kondisi bertambah sulit ketika harga sayuran jatuh. Ia, seperti petani sayur lain di desa itu, menanam kol, sawi, atau tomat. Kini harganya merosot tajam, sedangkan biaya pengiriman sayur bertambah mahal karena jembatan terputus.
"Kalau biasanya Rp 5.000 per keranjang, sekarang Rp 6.000 per keranjang. Biaya tambahannya untuk membayar orang yang memanggul sayur dari sisi jembatan ke sisi yang lain. Saya sudah habis-habisan," ujar Haryanto.
Harso Senen (45) bahkan sudah tiga hari tidak menjual rumput, arang, pupuk, dan ternaknya ke pasar sejak jembatan Takeran putus. Tampak tumpukan rumput, arang, dan pupuk di halaman depan rumahnya. Harso memilih diam dulu di rumah. Dia menghitung, kalau tetap berjualan ke pasar, ia justru merugi karena ongkosnya lebih tinggi.
Pemerintah Kabupaten Boyolali menghitung, sudah ada 18 jembatan besar dan kecil yang rusak karena terjangan lahar dingin. Dari jumlah tersebut, tidak semuanya dapat dibuat jembatan darurat karena bentangannya terlalu panjang sehingga terlalu berbahaya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, Perhubungan, dan Kebersihan (DPUP PK) Kabupaten Boyolali, Haryono, mengatakan, kewenangan pemkab sangat terbatas. Pemkab sejauh ini telah memberi bantuan untuk pembuatan jembatan darurat sebesar Rp 10 juta per desa. Dana bantuan juga datang dari pemerintah provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional.
Namun, tidak semua dapat direalisasikan segera. Selain mekanisme pencairannya yang memakan waktu lama, tidak semua jembatan memungkinkan untuk diperbaiki segera. Sebagian dapat dibuat jembatan darurat, sebagian yang lain tidak. Bendungan atau dam yang melintasi Kali Apu di Desa Klakah menuju Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, misalnya, bentangannya mencapai 120 meter, sehingga tidak dapat dibuat jembatan darurat.
DPUPPK, kata Haryono, telah mengusulkan membuat jembatan gantung sebagai akses sementara sebelum jembatan permanen dibangun. Jembatan permanen kemungkinan baru akan dibangun setelah banjir lahar dingin berlalu. Padahal, diperkirakan material pasir dan batu dari Merapi baru akan habis setelah melalui empat musim hujan.
Jembatan gantung itu pun tidak bisa berfungsi sebagaimana jembatan normal. Lebar maksimalnya hanya 1,7 meter, walaupun lebih aman dibandingkan jembatan darurat yang mungkin hancur diterjang lahar dingin.
Jika demikian, mau tidak mau warga harus beradaptasi dengan pola kehidupan yang baru sebelum jembatan permanen yang selama ini mempermudah hidup mereka, kembali dibangun.
"Kalau bisa meminta, ya, kami ingin jembatan-jembatan yang putus itu segera diperbaiki sehingga semuanya kembali normal, tapi kami, kan, hanya masyarakat biasa, bisanya hanya berharap. Syukur kalau harapan kami didengar..." ujar Kepala Dusun Takeran, Somo Sarpii.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang