Gedung baru dpr

KAMMI Tolak Pembangunan Gedung Baru

Kompas.com - 08/04/2011, 11:52 WIB

MALANG, KOMPAS.com - Protes terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR RI terus berdatagan dari berbagai daerah. Kali ini datang dari Kota Malang. Puluhan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Malang, Jumat (8/4/2011) pagi 'menyerbu' gedung dewan setempat. Puluhan aktivis tersebut mendesak agar DPRD Kota Malang juga menolak rencana pembangunan gedung DPR RI itu.

Aksi diawali dengan long march dari Jalan Veteran menuju gedung dewan di Jalan Tugu Kota Malang. Di depan kantor wakil rakyat itu, puluhan aktivis KAMMI itu melakukan orasi menyampaikan sikap penolakan terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR RI.

"KAMMI Daerah Malang sangat mengecam rencana pembanguna gedung DPR RI itu. Dewan itu adalah wakil rakyat bukan malah menindas rakyat," terik Aulia Ndoyo, orator aksi.

Tak lama setelah melakukan orasi, pihak DPRD Kota Malang mempersilakan perwakilan dari KAMMI untuk menyampaikan aspirasinya. Usai bertemu dengan anggota DPRD Kota Malang, Nana Abdul Aziz, Ketua Umum KAMMI Daerah Malang, menyampaikan, KAMMI mengecam keras rencana pembangunan gedung baru DPR RI yang dinilai melakukan pemborosan terhadap APBN.

Pihaknya juga menolak segala alasan dan dalih terkait pembangunan gedung dewan yang dikaitkan dengan peningkatan kinerja dan kenyamanan bagi anggota dewan.

"KAMMI meminta pada DPR RI agar membatalkan hasil rapat konsultasi pimpinan dewan yang berlangsung Kamis (7/4/2011) kemarin," katanya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar dewan lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang masih banyak membutuhkan bantuan. Misalnya, banyak rakyat miskin yang tidak sekolah, yang hidup di bawah kolong jembatan.

"Seharusnya uang senilai Rp 1,1 triliun digunakan untuk rakyat bukan malah digunakan untuk dirinya sendiri," ujarnya.

Dari perwakilan DPRD Kota Malang yang menemui aksi tersebut, Sutiadji didampingi Ananda dan Isa Anshori. Dalam pernyataannya, Sutiadji menyampaikan, pihaknya selaku wakil rakyat juga sangat prihati dengan kebijakan DPR RI yang merencanakan pembangunan gedung DPR RI itu.

"Apa yang disampaikan KAMMI, dewan Kota Malang siap menyampaikan melalui faksimili secara langsung ke kantor DPR RI," tegasnya.

Tidak hanya Sutiadji, Isa Anshori, anggota fraksi dari PAN menegaskan, sangat penolak pembangunan gedung baru DPR RI itu.

"Fraksi PAN DPRD Kota Malang tegas menolak pembangunan gedung baru itu," katanya bernada lantang.

Hal yang sama juga disampaikan Ananda, dari fraksi Partai Hanura.

"Kami tegas sangat menolak rencana pembangunan gedung baru DPR RI itu. MAsih banyak rakyat miskin yang perlu dibantu," katanya.

Lebih lanjut Ananda mengatakan, kalau alasan dibangunnya gedung dewan baru itu karena kelebihan muatan, solusinya harus menguransi staf dewan.

"Solusinya, kurangilah staf dewan. Jangan terlalu banyak staf. Kalau sudah demikian, gedung yang lama tak akan ada masalah," katanya.

Walaupun sudah melalui proses panjang, desain sudah ada tahun 2008 oleh PT Yodya Karya berdasarkan hasil pelelangan hal demikian tak jadi masalah.

"DPRD Kota Malang siap dan akan langsung mengirimkan tuntutan KAMII ke gedung DPR RI melalui faksimil," katanya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau