Polemik gedung baru

"Ngotot" Gedung Baru, DPR Hilang Akal

Kompas.com - 12/04/2011, 21:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Gedung DPR menilai, keputusan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi untuk tetap melanjutkan rencana pembangunan gedung baru sangat mengecewakan. Pembangunan gedung yang menelan biaya hingga Rp1,138 triliun ini dinilai kehilangan akal sehat. Padahal, penolakan telah dilontarkan berbagai lapisan masyarakat.

"Penolakan tidak digubris oleh pimpinan Dewan. Mereka terus melanjutkan pembangunan gedung yang kontroversial ini. pembangunan gedung baru DPR jika dipaksakan sama halnya dengan memperpanjang penderitaan rakyat," kata salah seorang aktivis koalisi Emerson Yuntho kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (12/4/2011).

Koalisi juga menilai DPR tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat karena lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada memprioritaskan dana tersebut untuk dialokasikan terhadap sektor-sektor lain yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat, seperti sektor pendidikan. DPR juga diminta mengembalikan anggaran pembangunan gedung baru kepada negara.

"Kami juga menuntut pimpinan DPR dan pimpinan fraksi untuk meminta maaf secara terbuka melalui sidang paripurna DPR atas rencana pembangunan gedung DPR yang dinilai telah melukai perasaan rakyat seluruh Indonesia," kata Emerson.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau