KKP Tolak Impor Bakso Ikan dari Malaysia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan menolak izin impor bakso ikan sebanyak 20 juta butir atau setara 500 ton per bulan. Impor bakso ikan asal Malaysia itu diajukan oleh tiga perusahaan importir.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Nikijuluw di Jakarta, Selasa (12/4/2011), mengemukakan, selama ini bakso ikan sudah banyak dihasilkan oleh usaha pengolahan mikro dan kecil. Mengalirnya impor bakso ikan dikhawatirkan memukul usaha bakso ikan dalam negeri. ”Impor bakso ikan yang terus dibiarkan masuk akan mematikan usaha bakso ikan dalam negeri,” ujarnya.

Usaha bakso ikan selama ini didominasi oleh usaha mikro dan kecil. Di Tanjung Priok, misalnya, kapasitas produksi bakso ikan berkisar 500.000 butir per bulan. Kendalanya, sebagian bakso ikan yang diproduksi usaha kecil menengah belum berukuran standar sehingga sulit menembus pasar ritel.

Jumlah unit pengolahan ikan skala besar di Indonesia adalah 505 unit dan 19.000 unit pengolahan mikro dan kecil. Usaha kecil menengah tersebut akan didorong untuk menghasilkan produk berukuran dan bermutu standar.

Victor mengakui, sebagian bakso ikan impor masuk ke jaringan ritel pusat perbelanjaan. Penolakan impor kemungkinan berdampak pada kekosongan stok di pusat perbelanjaan.

Dalam waktu dekat, pihaknya menggandeng perusahaan swasta lokal untuk memproduksi bakso ikan di Muara Baru, Jakarta, dengan kapasitas produksi 25 juta butir per bulan. Usaha kerja sama itu di antaranya ditopang beberapa fasilitas pemerintah, seperti laboratorium.

Secara terpisah, pengusaha bakso ikan, Gunadi, membenarkan, rencana pendirian usaha bakso ikan di Muara Baru, Jakarta. ”Masih dalam tahap persiapan. Diharapkan bulan Mei mulai bisa beroperasi,” ujarnya.

Sementara itu, Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-China telah merugikan usaha olahan rumput laut.

Hingga saat ini, ekspor rumput laut kering dibebaskan dari tarif bea masuk di China. Sebaliknya, ekspor produk olahan rumput laut ke China justru dikenai tarif bea masuk sebesar 30 persen. (LKT)