Rekonsiliasi Tanpa Dendam

Oleh Anton Sanjoyo

SAYA sebenarnya ingin menulis tentang sepak bola Eropa di mana Liga Champions sudah memasuki babak perempat final. Saya ingin mengulas soal mental juara Manchester United, yang sekali lagi mengandaskan mimpi Chelsea pada kejuaraan antarklub paling bergengsi itu. Saya ingin menulis tentang Fernando Torres, striker seharga 50 juta pound yang tak kunjung menemukan ritmenya bersama ”The Blues”. Dan, tentu saya ingin bicara panjang lebar tentang Lionel Messi yang terus menjadi inspirasi kaum muda di seluruh dunia. Namun, keinginan itu harus saya tahan mengingat kondisi persepakbolaan Tanah Air yang tak kunjung membaik setelah jatuhnya rezim Nurdin Halid - bahkan cenderung makin kelam - justru setelah dibentuk Komite Normalisasi (KN) atas FA.

Sejak awal, saya memang meragukan komposisi KN akan solid karena meski diketuai Agum Gumelar - yang notabene tidak terafiliasi ke kelompok mana pun - sebagian besar anggotanya adalah tokoh sepak bola yang terhubung dengan Liga Primer Indonesia (LPI). Kecuali Joko Driyono, semua anggota KN punya kepentingan dengan kelompok LPI yang juga punya kaitan dengan dua kandidat, George Toisutta dan Arifin Panigoro. Dua kandidat ini, bersama Nurdin Halid dan Nirwan Dermawan Bakrie, sudah dieliminasi Komite Banding dan dikukuhkan pula oleh FIFA.

Beberapa hari setelah Agum mendapat mandat dari FIFA untuk membenahi PSSI melalui KN, saya sebenarnya sudah bertemu secara pribadi dengan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu. Bersama teman-teman dari Komite Independen untuk Rekonsiliasi Sepak Bola Nasional (Konsen), kami mengingatkan Agum soal komposisi KN yang timpang ke kubu LPI serta kemungkinan timbulnya desakan yang sangat kuat dari kubu Kelompok Pemilik Suara (KP) 78 yang punya vested interest mengusung dua calon, Toisutta dan Panigoro. Dua problem inilah yang bakal menjadi beban berat bagi Agum, selain menggelar kongres pemilihan sebelum 21 Mei 2011.

Memegang ”surat sakti” FIFA tertanggal 4 April 2011 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Jerome Valcke, Agum semestinya tak perlu ragu melangkah dalam pembenahan PSSI. Mantan Ketua Umum PSSI itu tak perlu takut untuk bersikap tangan besi kepada siapa pun yang berusaha memengaruhi kerja KN. Sebab, selain semua perintah FIFA sudah sangat jelas—KN bertindak sebagai pengganti Komite Eksekutif PSSI sekaligus Komite Pemilihan—langkah FIFA membentuk KN pun ditanggapi sangat positif oleh rakyat Indonesia, pemangku kepentingan sepak bola, dan pemerintah. Langkah pembentukan KN dianggap solusi terbaik di tengah kekacauan yang ditimbulkan rezim Nurdin Halid.

Segelintir kelompok yang tak suka dengan keputusan darurat itu pastilah kelompok yang merasa kepentingannya terhadap dua kandidat, Toisutta dan Panigoro, digugurkan oleh FIFA. Ini termasuk KP 78 yang meski cita-citanya menggusur Nurdin Halid sudah kesampaian, tetap haus kekuasaan untuk menjadi rezim penguasa baru persepakbolaan nasional.

Seandainya perjuangan KP 78 murni demi kemajuan sepak bola nasional, tumbangnya rezim Nurdin harus dilihat sebagai akhir masa kegelapan sekaligus titik awal masa keemasan sepak bola kita. Namun, jika perjuangan mereka diberi muatan ambisi kekuasaan, yang terjadi adalah pemaksaan kehendak mereka terhadap KN, seperti yang terjadi dalam sepekan terakhir. Mereka bahkan memaksa KN agar membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding, sesuatu yang berlainan dengan perintah FIFA.

Sebagai ujung tombak KN, tampaknya Agum gamang menghadapi desakan yang sangat kuat ini. Rencananya pergi ke Zurich, Swiss, Markas FIFA, untuk mempertanyakan kembali pencoretan empat kandidat—terutama Toisutta dan Panigoro—tak lepas dari desakan KP 78 yang, sekali lagi, sarat ambisi kekuasaan. Dibukanya peluang untuk membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding pun tak lepas dari desakan hebat kelompok pro-Toisutta dan Panigoro demi kekuasaan pada masa depan.

Barangkali benar anggapan sebagian tokoh KP 78 bahwa pencoretan empat kandidat tak sesuai dengan Statuta FIFA. Bahkan, FIFA menabrak hukum-hukumnya sendiri ketika mengesahkan Komite Pemilihan dan Komite Banding yang dibentuk rezim Nurdin tanpa melalui mekanisme kongres. Namun, sekali lagi harus diingatkan, itu semua adalah produk masa kegelapan dan zaman tidak normal di bawah Nurdin. Sekarang FIFA pun menghadapi situasi yang sulit sampai harus menggelar sidang darurat. Garis merah dari semua itu, sekaranglah masa normal sepak bola Indonesia dimulai sehingga sangat naif jika ada pihak yang masih mempersoalkan produk-produk masa abnormal yang sudah berlalu. Sangat menyedihkan jika mereka masih membawa dendam masa lalu, apalagi dengan embel-embel ambisi kekuasaan.

Sangat disayangkan tokoh-tokoh sepak bola yang mengaku reformis punya semangat balas dendam terhadap rezim Nurdin. Harus dimengerti, semangat normalisasi adalah rekonsiliasi. Sementara itu, sifat dasar dari rekonsiliasi adalah memaafkan.

Pada momen ini saya teringat Nelson Mandela, tokoh besar Afrika Selatan. Saat rezim apartheid ditumbangkan melalui pemilu multirasial pada April 1994, semangat yang dibawa adalah rekonsiliasi. Saat pertama masuk istana kepresidenan, Mandela mengumpulkan semua stafnya yang berkulit putih. Mereka diminta untuk tak takut dengan rezim baru dan tetap bekerja dengan semangat rekonsiliasi. Mandela bahkan mengangkat pengawal berkulit putih. Sahabat terdekatnya sempat mempertanyakan kebijakan Mandela. Namun, pemimpin yang pernah dipenjara selama 27 tahun oleh rezim apartheid itu hanya berucap pendek.

”Rekonsiliasi itu memaafkan. Tidak boleh ada dendam. Kita memasuki era baru!”