Soal Perpustakaan pun Saling Lempar...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Perpustakaan Nasional Sri Sularsih mengatakan, seiring dengan desentralisasi pemerintahan, pengembangan perpustakaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Saat ini ada 47 kota/kabupaten yang belum memiliki institusi khusus perpustakaan, terutama di daerah pemekaran baru.

Akibatnya, layanan penyediaan dan pembinaan perpustakaan di daerah tersebut terhambat. Untuk tingkat desa, saat ini tercatat baru 21.607 desa/ kelurahan dari 77.977 desa/kelurahan yang sudah memiliki perpustakaan. Adapun dari sekitar 100.000 tenaga yang bertugas di perpustakaan instansi pemerintah hanya ada sekitar 3.000 orang yang memiliki pendidikan perpustakaan.

"Namun, perhatian pemerintah daerah masih kurang," kata Sri dalam rapat koordinasi pengembangan perpustakaan provinsi dan perpustakaan umum kabupaten/kota se-Indonesia di Jakarta.

Anehnya, kata Sri, di tengah persoalan infrastruktur perpustakaan daerah yang masih minim dan belum berkembang, anggaran perpustakaan nasional tahun 2011 justru berkurang. Tahun 2010 anggaran Perpustakaan Nasional mencapai Rp 443,5 miliar, sedangkan pada tahun ini menjadi Rp 432,5 miliar.

M Syarif Bando, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional, mengatakan, dukungan anggaran pemerintah daerah untuk pengembangan perpustakaan daerah masih sangat minim. Bahkan, di era otonomi daerah, sekitar 90 persen pimpinan badan atau kantor perpustakaan di daerah diisi pejabat yang tidak memiliki latar belakang kepustakaan, dokumentasi, atau informasi. (ELN)