Tantowi: Baliho Liar Harus Ditertibkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menertibkan spanduk dan baliho calon gubernur (cagub) ilegal. Bakal cagub dari Partai Golkar ini juga meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI untuk bersuara perihal mulai menjamurnya baliho dan spanduk berbau "Pilkada DKI" meski masa kampanye belum ditentukan.

"Kalau balihonya bayar pajak, saya serahkan ke pemasukan pemda, itu baik. Tapi kalau liar, mengganggu keindahan kota, atau tidak bayar pajak ya harusnya ditertibkan," ungkap Tantowi, Selasa (19/4/2011), dalam jumpa pers di Restoran Bumbu Desa, Cikini.

Untuk menertibkan baliho dan spanduk liar itu, Tantowi menyatakan, Pemprov DKI serta KPUD DKI harus segera bersikap. "Selain dari pemda, ya KPUD juga harus mulai bersuara terkait dengan baliho dan spanduk teman-teman lainnya," ungkap Tantowi.

Sebagai salah satu kandidat DKI 1, Tantowi mengatakan, dirinya akan lebih mengandalkan strategi kampanye door to door yang dirasa lebih mengena bagi masyarakat ketimbang kampanye melalui baliho dan spanduk.

"Untuk dipilih tidak hanya mengandalkan popularitas, tapi mengonversikannya dengan elektabilitas. Untuk itu, saya datangi kantong-kantong suara pemilih," tutur penyanyi musk country ini.

Tantowi Yahya kini tengah bersaing ketat dengan dua kandidat lainnya yang juga berasal dari Partai Golkar, yaitu Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsuddin dan Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Prya Ramadhani. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan melakukan survei independen untuk menentukan siapa kandidat yang akan diusungnya dalam Pemilukada DKI 2012.

Meski merupakan partai besar secara nasional, Golkar hanya memiliki tujuh kursi di DPRD DKI. Partai dengan suara terbanyak di Ibu Kota masih dipegang Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Karena itu, Golkar harus melakukan koalisi untuk mengusung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI selanjutnya.