Konflik Memanas
Dalam pertempuran selama 30 menit itu, militer kedua negara ”bertukar” peluru artileri dan roket. Pihak Kamboja mengklaim salah satu dari dua jet tempur F-16 Thailand menembak ke wilayah mereka.
Akan tetapi, tuduhan itu dibantah Thailand. Pihak Thailand menyatakan, kedua jet tempur itu hanya berpatroli di wilayah udara Thailand dan tidak sekali pun melepaskan tembakan.
Memasuki hari kelima pertempuran, jumlah korban tewas dilaporkan sudah mencapai 13 orang dari kedua pihak.
Sementara itu, sekitar 50.000 warga sipil yang tinggal di wilayah perbatasan kedua negara terpaksa mengungsi.
Insiden kali ini tak pelak juga mulai menarik perhatian Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, Senin, menyatakan ”kepedulian mendalam” atas kejadian itu.
Hillary juga dilaporkan telah menghubungi para pejabat kedua negara tanpa dirinci lebih jauh isi pembicaraannya.
Namun, tak lama kemudian Kementerian Pertahanan Kamboja melontarkan pernyataan pihaknya dan Kementerian Pertahanan Thailand akan segera menggelar pertemuan gencatan senjata dalam waktu dekat.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertahanan Thailand Jenderal Prawit Wongsuwon mengindikasikan kesiapannya berdialog.
”Kami punya kesempatan untuk bertemu dan berbicara. Tidak ada masalah. Saya yakin situasi akan lebih membaik dalam beberapa hari mendatang,” ujar Prawit saat mengunjungi wilayah perbatasan.
Sebelumnya Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2011 juga telah beberapa kali mencoba memfasilitasi pertemuan dialog dan perundingan kedua negara, yang juga anggota ASEAN. Indonesia juga memosisikan diri sebagai penengah dalam konflik tersebut.
Dalam pertemuan darurat para menteri luar negeri ASEAN, 22 Februari lalu, bahkan disepakati, Indonesia, yang juga berperan sebagai penengah, akan mengirim pasukan pemantau (observer) dari TNI untuk ditempatkan ”melekat” ke masing-masing militer yang ada di perbatasan.
Akan tetapi, pelaksanaan kesepakatan itu diketahui terganjal. Thailand menolak usul Indonesia terkait kerangka acuan penggelaran pasukan pemantau tersebut, sementara Kamboja menyatakan sepakat.
Senin lalu, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa bahkan batal berkunjung ke Kamboja dan Thailand untuk mendapat tanda tangan persetujuan atas kerangka acuan itu.
Persoalan diyakini semakin diperparah ketika sejumlah kalangan melihat konflik juga diwarnai kepentingan politik domestik masing-masing negara, terutama Thailand yang pada Juli mendatang akan menggelar pemilu.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengingatkan, penyelesaian konflik antara Thailand dan Kamboja sesegera mungkin akan menjadi tantangan berat bagi ASEAN, terutama Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini.
ASEAN akan menggelar perhelatan besar, ASEAN Summit Ke-18, di Jakarta, 4-8 Mei 2011. Perhelatan besar itu dijadwalkan juga dihadiri sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Korea Selatan.
”Sebagai Ketua ASEAN tahun 2011, Indonesia punya tanggung jawab moral mendamaikan keduanya. ASEAN Summit (Ke-18) sebentar lagi digelar di Jakarta. Kalau sampai terjadi KTT berlangsung, tetapi konflik masih terjadi, pastinya memalukan,” ujar Ikrar.
Menanggapi reaksi AS, Ikrar melihat hal itu bisa diprediksi lantaran negara adidaya tersebut memang punya kepentingan di kawasan Asia Tenggara, apalagi Thailand merupakan sekutunya. Namun, dia tidak khawatir hal itu akan meningkat menjadi campur tangan AS.
Dalam siaran persnya, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan kembali penyesalannya atas insiden yang terjadi lima hari ini. Pemerintah Indonesia, yang juga sebagai Ketua ASEAN, mengingatkan konflik bersenjata bertentangan dengan semangat dan visi kesatuan ASEAN.
Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Indonesia. Singapura berharap perdamaian bisa segera tercapai.
