Negara islam indonesia

Perekrut NII Pria Gagah, Wanita Menarik

Kompas.com - 27/04/2011, 15:43 WIB

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Sedikitnya 30 mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, diduga masuk jaringan Negara Islam Indonesia (NII), kata Uki Dwi Putranto, seorang konselor di perguruan tinggi tersebut.

"Sejak tahun 2009 lalu, setidaknya ada 43 mahasiswa Unsoed yang telah masuk jaringan NII tetapi mereka selanjutnya melakukan konseling dan telah keluar dari jaringan tersebut. Saat sekarang, setidaknya ada 30 mahasiswa yang didiuga kuat sudah masuk jaringan NII," kata dia kepada wartawan, di Purwoketo, Rabu (27/4/2011).

Uki Dwi Putranto adalah dosen Fakultas Biologi Unsoed Purwokerto yang memberikan konseling bagi para mahasiswa perguruan yang diketahui masuk ke dalam jaringan NII.

Menurut dia, sejumlah dosen Unsoed bersama aktivis keagamaan telah membentuk semacam tim pemantau dan konseling untuk menangani para mahasiswa yang diketahui terlibat dalam jaringan NII.

Ia mengatakan, mahasiswa yang mulai terpengaruh gerakan NII biasanya akan mengalami penurunan prestasi akademik secara drastis. Selain itu, kata dia, mahasiswa juga jarang mengikuti kegiatan perkuliahan atau organisasi di kampus. "Setelah itu, mahasiswa tersebut akan menghilang dalam waktu yang lama," katanya.

Terkait hal itu, dia mengatakan, Unsoed seharusnya segera membentuk tim konseling agar mahasiswa tidak menjadi korban paham NII. Dalam hal ini, kata dia, tim konseling dapat mulai bekerja sejak masa orientasi pengenalan kampus (ospek).

"Hal ini disebabkan, berdasarkan pemantauan kami selama dua tahun lebih, sebagian besar mahasiswa yang menjadi korban paham NII adalah mahasiswa semester awal," katanya.

Ia mengatakan, masa-masa di awal semester paling rentan dimasuki paham NII karena mahasiswa tersebut masih baru dan membutuhkan teman untuk mencurahkan perasaan (curhat).

Dengan demikian, kata dia, upaya menangkal paham NII harus dimulai sejak awal masuk kuliah, yakni pada saat ospek. "Kami telah mengusulkan agar Unsoed membentuk tim konseling sebagai tahap awal untuk menangkal paham NII, tidak perlu ada lembaga (konseling) dulu," katanya.

Menurut dia, upaya perekrutan anggota jaringan NII masih terus berlangsung dan selalu menggunakan jargon-jargon paling populer saat ini, misalnya "Khilafiyah Islamiyah", ekonomi liberal, dan revolusi.

"Modus operandi perekrut di mana saja sama, yakni dengan menyuruh orang ke suatu tempat kemudian didampingi untuk didoktrin dan di-baiat. Namun sebetulnya yang paling mereka inginkan adalah mengeruk harta korban dengan dalih zakat," katanya.

Ia mengatakan, penampilan fisik perekrut anggota jaringan NII sama sekali tidak identik dengan orang yang mengenakan celana di atas mata kaki, menggunakan baju gamis, berpeci atau sorban, dan berjenggot.

Selain itu, kata dia, ada dua kata kunci yang selalu digunakan, yakni "hijrah" dan "zakat". Menurut dia, para perekrut jaringan ini justru akan menyesuaikan dengan penampilan calon korbannya.

"Kalau calon korbannya merupakan perempuan berjilbab, maka yang mengawali adalah wanita menarik berjilbab juga. Setelah itu, nanti ada laki-laki yang memberikan doktrin, dan orangnya biasanya cukup gagah supaya perempuan calon korban tertarik mengikuti paham mereka, demikian sebaliknya. Intinya segala macam cara dilakukan agar dapat menarik pengikut," kata Uki.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau