FIFA dan Komisi Banding Berselisih Tanggal

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Komite Banding PSSI yang diacu oleh FIFA dalam surat 4 April dan 21 April berbeda tanggal dengan versi asli. FIFA mengutip keputusan tanggal 28 Februari, sedangkan Surat Keputusan Komite Banding terkait hasil Komite Pemilihan dibuat pada 26 Februari.

FIFA mengutip, empat kandidat yang ditolak Komite Banding pada 28 Februari 2011, yaitu Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, George Toisutta, dan Arifin Panigoro, tidak layak dicalonkan sebagai pimpinan PSSI. Mantan Ketua Komite Banding PSSI Prof Tjipta Lesmana dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/4/2011), menjelaskan, saat konferensi pers di Hotel Santika pada 25 Februari memang belum ada surat keputusan (SK). Saat itu Komite Banding masih menggunakan notulensi rapat untuk keterangan pers.

"Saat konferensi pers belum ada SK, hanya notulensi rapat. Malamnya kami rapat sampai pagi membuat surat keputusan dan ditandatangani tiga anggota Komite Banding, yakni saya, Prof Gayus Lumbuun, dan Alfred Simandjuntak. Besoknya (26 Februari) langsung dikirim ke Sekjen (Sekretaris Jenderal) PSSI," ungkap Tjipta.

Soal perbedaan tanggal yang diacu oleh FIFA, yaitu 28 Februari, Tjipta mengaku bahwa dirinya tidak tahu. Ia menilai, jika substansi keputusan yang diacu oleh FIFA tidak berbeda dengan keputusan Komite Banding, perbedaan tanggal itu tidak masalah. Ia menekankan esensi keputusan dibandingkan dengan perbedaan tanggal. Jika dilakukan kilas balik ke tanggal 28 Februari, pada Senin petang itu ada konferensi pers Nurdin Halid di kantor PT Liga Indonesia untuk menjelaskan keputusan Komite Eksekutif PSSI berdasarkan keputusan Komite Banding.

Komite Eksekutif PSSI memutuskan menunda kongres pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota Komite Eksekutif PSSI yang semula dijadwalkan pada 26 Maret di Bali. Kongres ditunda hingga ada instruksi lebih lanjut dari FIFA karena Komite Banding membatalkan keputusan Komite Pemilihan terhadap empat kandidat ketua umum, yaitu Nirwan D Bakrie, Nurdin Halid, George Toisutta, dan Arifin Panigoro.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PSSI Joko Driyono saat dikonfirmasi mengenai perbedaan tanggal itu belum bisa memberikan penjelasan. Namun, ia menegaskan, di Sekretariat PSSI ada surat keputusan Komite Banding yang diketuai Tjipta Lesmana. "SK itu ada," kata Joko.

Sementara anggota Komite Normalisasi, Dityo Pramono, mengaku belum pernah melihat surat keputusan Komite Banding. Ia hanya memegang surat yang digunakan Komite Banding untuk konferensi pers dan dokumen itu tidak ditandatangani oleh anggota Komite Banding. Kongres tandingan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menyatakan, pemerintah tidak akan mengintervensi proses pencalonan dan pemilihan ketua umum PSSI dalam kongres mendatang, termasuk dalam penentuan boleh tidaknya tiga nama calon yang dicekal oleh FIFA.

"Kongres PSSI tetap harus berjalan sesuai dengan mekanisme Komite Normalisasi sebagai Komite Pemilihan PSSI," kata Andi di Istana Negara.

Mengenai tiga nama yang dicekal FIFA, yaitu Nirwan, George, dan Arifin, Andi menegaskan, "Biar Komite Pemilihan dan Komite Banding bertugas. Tidak akan ada kongres tandingan karena pemerintah tidak akan mendukung kongres tandingan oleh siapa pun."

Dalam diskusi para pemilik suara dengan Arifin Panigoro dan George Toisutta, Rabu malam, pasangan calon ketua umum dan wakil ketua umum PSSI itu mendorong komunikasi lebih intensif dengan FIFA. Saat ini FIFA belum mengetahui kondisi sebenarnya di PSSI sehingga keputusannya tidak sesuai dengan semangat perbaikan di Indonesia.

"Kalau ada pertentangan, hanya ada satu kata kunci, yaitu komunikasi. Mungkin Kelompok 78, teman-teman saya ini, kurang komunikasi dengan FIFA untuk menjelaskan kondisi PSSI sebenarnya," ujar George.

Arifin menegaskan, memimpin PSSI, dirinya, dan George akan menjalankan pilar-pilar sepak bola untuk pembenahan persepakbolaan nasional. Pilar-pilar itu di antaranya pembinaan usia muda untuk meraih prestasi dunia untuk timnas, pengelolaan kompetisi yang sehat, serta penerapan sport science, dan manajemen klub modern supaya tidak bergantung pada APBD. (ANG/WHY)