Pemerintah Harus Intervensi Rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com — Kalangan pengusaha mendesak pemerintah agar segera mengintervensi nilai tukar rupiah. Pasalnya penguatan rupiah secara berkelanjutan telah merugikan kalangan eksportir dan memacu aksi impor berlebihan. Jika terus dibiarkan, industri nasional akan kolaps karena industriawan beralih menjadi pedagang.

"Idealnya rupiah berada di posisi Rp 9.000. Sekarang ini posisinya ada di Rp 8.500-Rp 8.600. Pengusaha resah karena kontrak dagang dilakukan saat rupiah di level Rp 9.000 ke atas. Artinya, ada keuntungan yang hilang sekitar 5-10 persen," kata Ketua Asosiasi Permebelan dan Kerajinan Indonesia Ambar Tjahyono, di Jakarta, Kamis (28/4/2011).

Menurut Ambar, penguatan rupiah membuat kalangan importir barang dari Indonesia mengeluh karena harganya naik hingga 10 persen. Kondisi itu membuat mereka mengalihkan pembelian ke negara lain, yang harganya lebih murah. "Sekarang ini jadinya serba susah. Kalau order buyer tidak dipenuhi, mereka kabur. Kalau dipenuhi, pengusaha merugi," katanya.

Penguatan rupiah, lanjutnya, juga membuat aktivitas impor naik, terutama dari China. Serbuan barang impor akan semakin menekan industri lokal. Akibatnya, kalangan industriawan lebih memilih beralih ke sektor perdagangan. "Ngapain susah-susah bikin, kalau barangnya dengan harga murah sudah ada. Mending dagang saja. Kalau pemerintah mau mengerem impor salah satunya dengan menstabilkan nilai rupiah," ujarnya.