Lebih Berat, Vonis Gayus Jadi 10 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis terdakwa Gayus Halomoan Tambunan, bekas pegawai pajak, dengan hukuman 10 tahun penjara terkait perkara korupsi. Hukuman itu tiga tahun lebih berat dibandingkan dengan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Infonya seperti itu. Tapi kami belum dapat salinan putusan dari pengadilan. Kami masih koordinasi dulu," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan M Yusuf, Selasa (3/5/2011 ).

Yusuf dikonfirmasi tentang informasi yang diterima Kompas.com bahwa Gayus divonis 10 tahun penjara.

Seperti diberitakan, di tingkat pertama, Gayus dihukum tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta oleh majelis hakim yang diketuai Albertina Ho. Jaksa penuntut umum dan tim pengacara sama-sama mengajukan banding atas vonis itu.

Dalam putusan tingkat pertama, Gayus terbukti melakukan korupsi saat menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT). Sebagai pelaksana di Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, Gayus tidak teliti, tidak tepat, tidak cermat, serta tidak menyeluruh sebelum mengusulkan menerima keberatan pajak.

Selain itu, Gayus juga dinilai telah menyalahgunakan wewenang. Akibat diterimanya keberatan pajak itu, negara dirugikan sebesar Rp 570 juta.

Perkara kedua, Gayus terbukti menyuap penyidik Bareskrim Polri, yakni Komisaris Arafat Enanie dan Ajun Komisaris Sri Sumartini, melalui Haposan Hutagalung selama proses penyidikan tahun 2009. Suap itu dilakukan agar dirinya tidak ditahan, rumahnya di kawasan Kepala Gading, Jakarta Utara, tidak disita, uangnya di rekening di Bank Mandiri tidak diblokir, serta agar diperbolehkan diperiksa di luar Gedung Bareskrim Polri.

Dalam perkara ketiga, Gayus terbukti memberikan janji uang sebesar 40.000 dollar AS kepada Muhtadi Asnun, ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara di Pengadilan Negeri Tangerang.

Dalam perkara keempat, Gayus terbukti memberikan keterangan palsu terkait asal-usul hartanya senilai Rp 28 miliar di rekening yang diblokir penyidik. Uang itu diklaim hasil pengadaan tanah di daerah Jakarta Utara antara Gayus dan Andy Kosasih.

Dalam putusan, uang Rp 28 miliar yang tersimpan di Bank Panin dan BCA itu patut diduga hasil tindak pidana korupsi selama berkerja di Direktorat Jenderal Pajak.