Gratiskah Jalan Layang Non-tol?

KOMPAS.com — Benarkah dua jalan layang non-tol di Jakarta, yakni di atas ruas Jalan Pangeran Antasari-Blok M dan Kampung Melayu-Tanah Abang, nantinya dapat dilalui dengan gratis? Pertanyaan itu tiba-tiba menyeruak hadir saat menatap proyek tersebut dari balik kaca besar toko buku Times di Kemang Village.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memang sedang mengebut dua proyek itu supaya selesai pada pertengahan tahun 2012. Jalan layang non-tol itu rencananya untuk melayani pemilik kendaraan di Jakarta yang semrawut ini.

Jalan layang non-tol Antasari-Blok M penghubung utara-selatan Jakarta, panjangnya 4,8 kilometer. Sementara jalan layang non-tol Kampung Melayu-Tanah Abang dari timur ke barat mempunyai panjang 7,3 kilometer.

Biaya untuk melayani pemilik kendaraan itu pun besar. Kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo, Jumat (26/11/2010), kepada Kompas, jalan layang Antasari membutuhkan Rp 737 miliar, sementara jalan layang Casablanca butuh Rp 735,72 miliar.

Andai dana total Rp 1,28 triliun itu dibelanjakan busway, dapat dibelikan 512 unit. Tentu saja, headway atau jarak antarbusway dapat lebih dekat sehingga warga Jakarta dapat terlayani dengan lebih baik.

Namun, mungkin tak baik berandai-andai. Dana itu telanjur digelontorkan. Uang telah dibelikan semen. Semen sudah dicampur pasir dan air. Dan proses pengecoran sudah mengeraskan semen itu menjadi tiang beton.

Dapat dipastikan, setahun lagi, jalan layang non-tol menjadi tumpuan harapan warga Jakarta untuk mencapai pusat kota. Menjadi jalan alternatif bagi warga komuter yang tinggal di Bekasi maupun Jakarta bagian selatan untuk mencapai kantor mereka.  

ERP

Kembali ke pertanyaan awal, gratiskah? Itu pertanyaan besarnya.

Belum dapat dijawab. Namun, Pemprov DKI Jakarta sejak awal tak berniat menjadikan proyek ini sebagai jembatan layang jalan tol, seperti enam ruas tol dalam kota. Jadi, DKI Jakarta tak mengundang investor, sebaliknya membangun dengan uang kantongnya sendiri.

Meski demikian, di mata pemerhati transportasi Rudy Thehamihardja, ada yang perlu diwaspadai dari rencana pembangunan jalan layang non-tol itu. "Jalan layang itu sepertinya sangat ideal untuk diberlakukan electronic road pricing (ERP). Bukan begitu? Nah, nantinya bisa jadi berbayar," kata Rudy.

Pemberlakuan electronic road pricing memang mensyaratkan jalan dengan akses cabang yang minim. Sebab, investasi untuk alat pembaca sensor ERP pun jadinya sangat sedikit.

Meski jalan layang itu tak dipasangi ERP pun, setidaknya, kata Rudy, jalan layang non-tol itu akan menjadi nadi penggelontor bagi kendaraan-kendaraan menuju jalan-jalan yang nantinya diterapkan ERP.

Untuk jalan layang Antasari misalnya, bukankah akan berakhir di Blok M sehingga beberapa meter lagi akan mencapai ruas Sudirman, di mana di jalan raya itu kemungkinan diberlakukan ERP?

Yang lebih disayangkan lagi, tak ada link yang tegas antara pembayaran ERP dan kemajuan transportasi massal. Apabila biaya ERP sebesar Rp 30.000 misalnya, tak langsung dapat ditambahkan untuk dana kas pembelian kas. Ini yang membedakan penerapan ERP di London dan rencana ERP di Jakarta.

Sedikit menyakitkan ketika mengetahui uang yang disedot dari rakyat dalam bentuk ERP ternyata tak dikembalikan dalam bentuk ongkos bus yang lebih murah, misalnya, tetapi dibelikan kendaraan dinas untuk staf Pemprov DKI Jakarta.

Banyak pemimpin kota dunia menyatakan, pembangunan jembatan layang adalah hal usang, kuno, tak sesuai dengan visi menjadikan kota yang lebih humanis dan hijau .

Di negara tetangga kita, Malaysia, sekadar memberi contoh, kata seorang teman yang bekerja di perusahaan tol PLUS Expressway Berhad, pemerintah kota Kuala Lumpur memilih memperpanjang jalur light rapid transit (LRT).

LRT adalah sejenis monorel, tanpa masinis, yang sepenuhnya digerakkan oleh komputer. Ketika tahun lalu saya ada keperluan di Kuala Lumpur, bahkan terlihat seorang pramugari AirAsia dengan santai naik fasilitas itu, tanpa terlihat takut diganggu penumpang lain.

Dengan demikian, tatkala nantinya Anda dikenai biaya ERP saat melintasi jembatan layang non-tol, ya salah sendiri mendukung rencana pembangunan yang sudah usang.... (Haryo Damardono)