Pemprov Jatim Minta Dilibatkan

SURABAYA, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta BP Migas melibatkan daerah ini dalam pengelolaan blok migas West Madura Offshore (WMO). Jika diberi jatah saham 49 persen, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak akan kesulitan mencari modal dan menggandeng pihak ketiga.

Soekarwo di Surabaya, Rabu (4/5/2011), menyatakan, pemerintah justru memberikan kepada Pure Link Investment dan Sinergindo. "Sekarang giliran Pemprov Jatim yang tidak diberi jatah. Ini, kan, tidak benar. Kalau ingin membangun suatu daerah dalam teori ekonomi, pendapatan yang dikeruk di daerah harus dikembalikan ke daerah itu juga," ujarnya.

Secara terpisah anggota DPRD Jatim, Nizar Zahro, mengatakan, hak pengelolaan untuk Pemprov Jatim idealnya sekitar 10 persen. "Jika mendapat jatah hingga 45 persen, pemprov akan kebingungan mencari mitra untuk mengelola blok migas tersebut," katanya.

Seperti diberitakan, untuk kontrak baru pengelolaan blok migas West Madura Offshore (WMO), pemerintah memutuskan komposisi Pertamina 60 persen, serta masing-masing 10 persen untuk Kodeco, CNOOC, PT Pure Link Investment, dan PT Sinergindo. Jatim sebagai daerah penghasil sama sekali tidak mendapat jatah.

Jika Jatim dan Kabupaten Bangkalan, lanjut Soekarwo, tidak dilibatkan dalam hak kelola dan partisipasi blok migas WMO, dalam agama itu disebut melanggar sunah. "Pokoknya selama Jatim tidak dilibatkan, ya, tetap ditolak," kata Soekarwo, yang sudah ke BP Migas di Jakarta, Selasa (3/5/2011).

Pada kesempatan itu Soaekarwo mengatakan, surat tanggal 25 April 2011 tentang Jatim meminta 25 persen akan direvisi menjadi 49 persen. Dalam waktu dekat akan dikirim surat menyangkut revisi kepemilikan saham kepada WMO.

Pertimbangannya untuk meminta jatah hak pengelolaan lebih besar dari jatah participating interest (PI) sebesar 10 persen karena dalam RUU Migas memberi kewenangan besar bagi daerah penghasil untuk ikut mengelola bisnis migas.