ASEAN Wajib Respons Dinamika Konflik

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-18 ASEAN di Balai Sidang Jakarta, Sabtu (7/5/2011), menyatakan, ASEAN wajib merespons dinamika konflik yang bisa memengaruhi citra ASEAN dan perdamaian di kawasan tersebut.

Berbicara sebagai Ketua ASEAN pada 2011, Presiden Yudhoyono menegaskan, ASEAN harus mampu memfasilitasi forum dan dialog terbuka jika terjadi konflik antarsesama anggotanya.

Hal itu, menurut Presiden Yudhoyono, karena salah satu tujuan pembentukan ASEAN adalah untuk mewujudkan perdamaian dan memajukan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

"ASEAN wajib merespons dinamika konflik yang bisa memengaruhi citra ASEAN dan perdamaian di kawasan ini. Jika terjadi konflik, ASEAN harus mampu memfasilitasi forum dialog terbuka dengan tujuan menciptakan perdamaian bersama," tutur Presiden.

Semua anggota ASEAN, lanjut Presiden, harus berkewajiban melaksanakan komitmen dan kesepakatan bersama yang telah digariskan dalam cetak biru komunitas politik dan keamanan ASEAN.     

Dalam pidatonya, Presiden Yudhoyono juga mengingatkan situasi dunia yang masih tidak aman dari konflik bersenjata dan berbagai aksi kekerasan. Bahkan, menurut Presiden, aksi perompakan dan pembajakan di perairan internasional semakin rawan terjadi seiring dengan aksi kejahatan terorisme dunia.     

Selain itu, Presiden Yudhoyono juga menyebutkan, masih terjadi migrasi tidak legal penduduk dalam jumlah besar di kawasan ASEAN sehingga bisa menimbulkan masalah bagi negara tujuan maupun negara transit.     

Untuk itu, Presiden mengimbau kerja sama erat di antara negara anggota ASEAN untuk memastikan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara sebelum berperan lebih jauh lagi dalam menjamin stabilitas dunia.     

"Oleh karena itu, kita tidak dapat menghadapi berbagai persoalan itu hanya di tingkat nasional semata, tetapi membutuhkan penyelesaian komprehensif dan kerja sama baik antarnegara di kawasan Asia Tenggara," demikian Presiden.