Habibie: NII Melanggar UUD 1945

MALANG, KOMPAS.com — Mantan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menegaskan, Negara Islam Indoensia (NII) yang kembali diperbincangkan melanggar UUD 1945 dan Pancasila. Olah karena itu, ia mengatakan, pemerintah harus tegas dan segera mengusut gerakan tersebut.

"NII itu jelas melanggar UUD 1945 dan Pancasila. Jadi, pemerintah harus tegas dan segera dituntaskan. Itu sudah jelas, tak perlu dibahas lagi. Saya katakan lagi, NII melanggar UU '45," katanya seusai mengisi kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur, Selasa (10/5/2011) malam.

Sementara itu, mengenai keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaytun yang diduga menjadi pusat aktivitas NII, Habibie mengakui, saat dirinya menjadi Presiden memang pernah datang ke ponpes pimpinan Panji Gumilang itu.

"Tapi, kedatangan saya dalam rangka meresmikan gedung di Al-Zaytun. Kalau soal ideologinya, saya tidak banyak tahu. Apalagi soal keterlibatan Al-Zaytun dengan NII," akunya.

Lebih lanjut ia mengatakan, "Kalau tidak salah, saat saya jadi Presiden, Menteri Agama sudah pernah meneliti kurikulum yang dipakai di Al-Zaytun. Katanya sudah sesuai dan tidak melanggar UUD '45," ujarnya.

Selanjutnya, jika masih ada kecurigaan atas ideologi yang diajarkan NII, Habibie mengatakan, pemerintah harus menelitinya kembali. "Agar NII tidak mengganggu ideologi NKRI dan Pancasila. Karena jelas, NII melanggar UUD '45 dan Pancasila," katanya.