Miliaran Rupiah untuk IT DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Dana yang dianggarkan untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi DPR tak sedikit. Peneliti Indonesia Budget Centre (IBC), Roy Salam, mengungkapkan, dalam pos anggaran Sekretariat Jenderal DPR tahun 2010 terdapat anggaran sebesar Rp 9,75 miliar, yang terdiri dari biaya pemeliharaan website senilai Rp 8,4 miliar per tahun dan biaya pemeliharaan situs www.dpr.go.id  senilai Rp 1,3 miliar. 

Akan tetapi, apa yang tersaji dalam situs informasi DPR masih menuai kritik. Selain substansi yang dinilai tidak informatif, proteksi situs dan penyediaan akun e-mail resmi bagi anggota Dewan juga masih dipertanyakan.

Selain itu, berdasarkan catatan IBC, terdapat pula pos anggaran pengembangan sistem informasi (IT) dengan total anggaran Rp 9,35 miliar. Pecahan dari anggaran ini adalah:

1. Pembangunan dan pengembangan IT: 
- belanja honor Rp 491,73 juta 
- belanja barang operasional Rp 206,25 juta 
- belanja bahan Rp 174,24 juta

2. Seminar dan lokakarya: 
- anggaran biaya perjalanan dinas dalam negeri Rp 35,38 juta 
- perjalanan dinas luar negeri Rp 226,35 juta 
- belanja jasa Rp 207 juta 
- belanja barang Rp 7,92 juta 
- belanja modal, peralatan, dan mesin Rp 6,6 miliar 
- belanja modal fisik lainnya Rp 1,34 miliar

Menurut Roy, dalam proses penganggaran di kesekjenan, Badan Urusan Rumah Tangga DPR seharusnya menetapkan standar. "Jadi jelas apa yang mau dibeli, sesuai dengan kebutuhan anggota Dewan. Penganggaran DPR dan pengadaan oleh Setjen harus mendukung tiga fungsi parlemen," kata Roy.

Ia juga meminta BPK membuka hasil audit terhadap pengelolaan anggaran di DPR, khususnya tahun 2009-2010. Pada hasil audit 2007-2008 terdapat status disclaimer dalam laporan perjalanan dinas DPR.

"Untuk audit tahun 2010, tidak ada statement BPK, seolah semuanya baik-baik saja. Kita tidak tahu apakah mereka mengaudit atau tidak. BPK penting melakukan audit sebagai lembaga kontrol keuangan negara," ujar Roy.