Berapa Pun Harganya, Tolak Gedung Baru

JAKARTA, KOMPAS.com — Lingkar Madani Indonesia dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menegaskan kembali penolakan terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR. Menurut kedua organisasi itu, meski Kementerian Pekerjaan Umum sudah merekomendasikan harga yang lebih murah, gedung baru tetap harus dibatalkan. 

"Kami minta rekomitmen dari anggota DPR untuk tetap membatalkan pembangunan gedung baru. Orang mungkin mikir, publik akan menerima kalau harga gedung baru sudah turun. Tidak. Kami tetap minta untuk batalkan pembangunan gedung baru sampai waktu yang tepat," tegas Direktur Lima Indonesia Ray Rangkuti kepada Kompas.com, Rabu (11/5/2011). 

Ray mengatakan, penolakan gedung baru yang dilontarkan bukan berarti sepenuhnya menolak. Menurut dia, ini bukan waktu yang tepat untuk membangun gedung mewah wakil rakyat, sementara rakyatnya masih dalam taraf kemiskinan. "Mau Rp 1 triliun, mau Rp 777 miliar kek, kami pokoknya tetap minta agar pembangunan gedung baru ini ditunda dulu," tegasnya. 

Rencana pembangunan gedung baru DPR sudah memasuki berbagai fase pembahasan desain dan anggaran, mulai dari Rp 1,6 triliun dengan 27 lantai, Rp 1,138 triliun dengan 36 lantai, dan berdasarkan rekomendasi Kementerian PU yang terakhir, turun lagi ke Rp 777 miliar dengan 26 lantai. 

Pembangunan terus menuai kontroversi karena gedung baru dinilai tidak terlalu diperlukan untuk meningkatkan kinerja anggota Dewan. Sementara itu, Dewan berpendapat, gedung baru diperlukan untuk menempatkan dokumen serta sekretaris pribadi dan para staf ahli yang akan ditambah menjadi lima orang.