DPR Bantah Subsidi Pulsa Belasan Juta

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Anis Matta membantah anggota Dewan mendapatkan tunjangan pulsa Rp 14 juta per bulan dan Rp 20 juta setiap kali masa reses. Menurut dia, anggota memang menerima tunjangan komunikasi secara rutin, tetapi tidak sebesar angka yang dirilis oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

"Enggak sebesar itulah. Setengahnya saja tidak," katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/5/2011).

Berdasarkan pengolahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2010 dan 2011 yang dilakukannya, Fitra merilis bahwa setiap anggota DPR memperoleh tunjangan komunikasi untuk mengisi pulsa ponsel masing-masing sebesar Rp 14 juta setiap bulannya. Selain itu, anggota DPR juga memperoleh tambahan dana sebesar Rp 20 juta sebagai tunjangan komunikasi setiap masa reses. Tercatat ada empat masa reses paripurna dan satu masa reses perorangan setiap tahunnya.

Anis meluruskan bahwa maksud Fitra tentang tunjangan pulsa tersebut adalah tunjangan komunikasi politik. Tidak spesifik disebutkan untuk tunjangan pulsa semata. Namun, politisi PKS ini menyambut baik masukan dari Fitra.

Sementara itu, menurut informasi dari anggota DPR lainnya, Basuki T Purnama, dirinya tidak pernah menerima tunjangan komunikasi sebesar itu. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar ini mengatakan, ia hanya menerima sekitar Rp 7 juta-Rp 8 juta per bulan untuk tunjangan komunikasi politik.

Sekretaris Fraksi PAN DPR Teguh Juwarno mengaku tidak terlalu perhatian dengan besaran tunjangan komunikasi ini setiap bulannya karena besaran gaji selalu langsung masuk ke rekening. "Gini, aku lagi cari data apakah data betul atau tidak karena kami merasa tidak pernah seperti itu. Tetapi, kami enggak mau berprasangka. Untuk tunjangan komunikasi, aku enggak tahu nilai aktualnya berapa. Ya kurang perhatiin, ya, karena biasanya langsung masuk ke rekening. Tetapi, kok, saya enggak yakin ya segitu," katanya.