Gizi Buruk Hantui Sulawesi Selatan

MAKASSAR, KOMPAS.com — Kasus gizi buruk masih menghantui Sulawesi Selatan, yang pertumbuhan ekonominya diklaim mencapai 8 persen.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat ada 116 kasus anak balita gizi buruk selama Januari hingga Maret 2011. Empat daerah kantong gizi buruk di Sulsel adalah Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, Maros, dan Jeneponto.

Kepala Seksi Bina Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Sulsel Astati Mada Amin mengatakan hal itu di Makassar, Kamis (12/5/2011) di sela-sela kampanye Proyek Perbaikan Gizi Melalui Pemberdayaan Masyarakat (proyek NICE).

"Prevalensi tingkat gizi buruk di Makassar tahun 2010 ialah 6,8 persen, sedangkan Jeneponto 5,5 persen. Angka ideal tingkat gizi buruk harus di bawah 5 persen. Masih tingginya kasus gizi buruk harus dikaji dari banyak hal, tetapi salah satunya ialah minimnya keberpihakan pemerintah terhadap anggaran gizi," kata Astati.

Minimnya anggaran perbaikan gizi sangat kentara di daerah. Astati mencontohkan Kabupaten Tana Toraja yang mengalokasikan hanya Rp 5 juta untuk program gizi. "Apa yang bisa dilakukan dengan dana segitu, paling hanya untuk administrasi saja," ujarnya.

Adapun di tingkat provinsi, anggaran gizi yang diterima dinas kesehatan tahun 2011 mencapai Rp 350 juta, sudah termasuk Rp 150 juta untuk sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu Ibu. Namun, Astati menambahkan, anggaran itu pun lebih terserap untuk pelatihan penambahan kapasitas dan rapat-rapat teknis.  

Tersandera gizi buruk

Berdasarkan Riset Kesehatan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan tahun 2010, tingkat prevalensi gizi buruk nasional menurun dari 5,4 persen tahun 2007 menjadi 4,9 persen tahun 2010. Kendati demikian, masih ada kesenjangan antarprovinsi.

Sebanyak 18 provinsi di Indonesia setidaknya masih memiliki tingkat prevalensi gizi buruk yang tinggi, seperti di antaranya di Sulsel (6,4 persen), Nusa Tenggara Barat (10,6 persen), dan Nusa Tenggara Timur (9 persen)

Untuk menekan tingkat gizi buruk, Proyek Perbaikan Gizi Melalui Pemberdayaan Masyarakat yang disebut NICE, dimulai sejak tahun 2008 di Sulsel, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Konsultan keuangan Proyek NICE Sulsel, Herman, mengatakan, di Sulsel proyek ini mencakup 206 desa dengan anggaran Rp 21,456 miliar. Setiap desa mendapatkan anggaran Rp 140 juta yang dicairkan dalam tiga periode. Dana ini dicairkan langsung ke kelompok gizi masyarakat (KGM) yang ada di tiap desa.

"KGM menyusun program mereka sendiri yang sesuai dengan kondisi gizi masyarakat setempat. Kegiatan mereka pun berintegrasi dengan posyandu. Masyarakat harus diberdayakan dalam proyek ini agar ketika donor berganti, sistemnya sudah jalan," ujar Herman.