Rupiah Sebaiknya Ditandatangani Pemerintah dan BI

Menkeu Agus Martowardojo (KONTAN/FRANSISKUS SIMBOLON )

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyebutkan penandatangan uang kertas rupiah sebaiknya ditandatangani oleh pihak yang mewakili Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, dan pihak yang mewakili pemerintah.

"Karena terlihat dua lembaga, baik pemerintah dan Bank Indonesia memberikan persetujuan atas terbitnya uang itu (rupiah)," ungkap Agus, usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI mengenai RUU Mata Uang, di Jakarta, Rabu ( 18/5/2011 ).

Terkait hal ini, ia belum bisa menjawab siapa wakil pemerintah yang akan menandatangi lembaran uang rupiah. "Nanti diatur di dalam peraturan yang nanti akan disetujui secara lebih jelas," tuturnya menjawab hal tersebut.

Pembahasan RUU Mata Uang memang terbilang alot. Salah satu penyebabnya yaitu munculnya masukan baru seperti penyederhanaan dan penyetaraan nilai rupiah, yang disebut dengan redenominasi rupiah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

25 Negara Paling Sopan di Dunia 2026, Ada Indonesia?

JPU KPK Ajukan Banding Atas Vonis 5 Tahun untuk Eks Sekretaris MA Nurhadi

Insiden Motor Terbakar di SPBU Sriwijaya Semarang Tuntas, Pemilik dan Operator Angkat Bicara

Pesan Tersembunyi Video Kim Ju Ae, Sinyal Suksesi Korut Makin Jelas

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com