PLN Impor Gas
Menurut Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (18/5) di Jakarta, pemakaian BBM untuk mengoperasikan pembangkit listrik mengakibatkan biaya produksi listrik menjadi tinggi.
Namun, menurut Direktur Energi Primer PT PLN Nur Pamudji, ketidakpastian untuk memperoleh gas bagi PLN sangat tinggi. Saat ini perseroan itu kekurangan gas sekitar 1.000 juta kaki kubik per hari, di antaranya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Tawar dan PLTGU Tambak Lorok.
Jika fasilitas penampung dan regasifikasi gas alam cair terapung (FSRU) selesai dibangun, kemampuannya baru 400 juta kaki kubik (mmscfd). Hal itu pun sampai saat ini komitmen gas baru 50 persen dari total kapasitas. ”Kami melihat, prospek ke depan tidak ada komitmen gas yang pasti. Bila tidak ada pilihan lain, kami akan mengimpor gas,” katanya.
Dahlan menambahkan, PLN menjajaki kemungkinan mengimpor gas alam cair (LNG) dari Iran dan beberapa negara lain, seperti Australia dan Qatar. Pihak PLN telah menjajaki impor dari Iran dengan volume impor mencapai 750 mmscfd. Produsen LNG dari Iran menyanggupi mengirim LNG ke Indonesia pada 2013. Saat ini Iran sedang membangun terminal LNG besar-besaran dengan kapasitas produksi tahap pertama 1.500 mmscfd.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, seusai pembukaan acara pameran dan konvensi Industri Migas yang diprakarsai Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA), menyatakan, sampai sekarang alokasi gas dari Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi yang terbesar masih untuk PLN dan pupuk.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menegaskan, kenaikan tarif dasar listrik haruslah adil. Bukan hanya industri, semua pelanggan listrik rumah tangga juga harus ikut dinaikkan tarifnya.
”Kami setuju tarif dinaikkan tahun depan, tetapi 35 juta pelanggan listrik berkapasitas 900 kWh ke bawah yang selama 15 tahun disubsidi juga harus dinaikkan. Mereka umumnya hanya membayar tagihan Rp 55.000 per bulan,” kata Sofjan.
Sofjan menyatakan, akibat kebijakan populis, pemerintah tidak mau menaikkan tarif listrik. Akibatnya, industri yang dibebani lagi untuk menyubsidi rumah tangga.
